POJOKSATU.id, JAKARTA—Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh membuat defisit keuangan Rp 6,2 triliun setiap tahun yang berasal dari biaya Whoosh minus Rp 4,2 triliun tiap tahun dan kewajiban bayar utang Rp 2 triliun.

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menko Marinvest sekaligus mantan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, harus tanggung jawab.

Beban kerugian proyek Kereta Cepat Whoosh yang mencapai Rp 6,2 triliun tiap tahun harus dipertanggungjawabkan Luhut dan Jokowi.

Baca Juga: Mau Cuan Tapi Aman? ini Dia Trik Diversifikasi Biar Investasimu Gak Boncos

“Whoosh itu tiap tahun minus Rp4,2 triliun, ditambah kewajiban bayar utang Rp2 triliun. Jadi total defisit Rp6 triliun per tahun selama 60 tahun,” ungkap Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Sri Mulyono, Jumat (24/10).

“Kalau begini terus, dari mana bayarnya?” katanya lagi.

Sri Mulyono berujar, proyek bersama China ini sejak awal diinisiasi Jokowi dan Luhut, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban, Saya mengusulkan Jokowi menjadi Komisaris Utama (Komut) Whoosh. Sementara Luhut bisa menjadi Direktur Utama perusahaan pengelola Whoosh,” katanya.

Baca Juga: Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh Diperpanjang 60 Tahun, Luhut: Kita Sudah Negeri Maju

"Mereka yang menginisiasi, maka mereka jugalah yang harus bertanggung jawab,” katanya lagi.

Dia menyarankan Jokowi sebagai Komut Whoosh, lalu Luhut Pandjaitan sebagai Dirut Whoosh.

“Bu Rini Soemarno bisa jadi Direktur Keuangan, dan Budi Karya jadi Direktur Operasional,” tegasnya.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengurai, kebohongan baru yang dilakukan Luhut adalah soal restrukturisasi utang kereta cepat menjadi 60 tahun.

"Ini membodohi publik. Orang kita belum bayar cicilan kok, apa yang mesti direstrukturisasi?" kata Anthony dikutip dari RMOL TV, Sabtu (25/10).

Anthony mengungkap, saat ini Indonesia masih kesulitan untuk membayar bunga utang dari China.

"Rp2 triliun itu buat bayar bunga saja. (Restrukturisasi) ini pembodohan. Jadi percuma restrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Wong kita belum bayar cicilannya bos," kritiknya.

"Jadi dia (Luhut) bisa diadukan sebagai pembohongan publik," tegasnya mengenai sosok Luhut yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) era Presiden Prabowo ini.

Luhut Pandjaitan sebelumnya menyebut pemerintah Indonesia dan China sepakat merestrukturisasi pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan memperpanjang masa pembayaran utang hingga 60 tahun.***