POJOKSATU.ID - Dalam kunjungannya ke kota Manokwari, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa alokasi dana otonomi khusus (Otsus).
Untuk wilayah Papua tidak sekadar besar dari segi angka.
Tetapi harus efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Dalam sambutannya di hadapan tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah se-Papua Barat.
Baca Juga: Diduga Jadi Korban Bullying, Siswa Pahoa Gading Serpong Ditemukan Tak Bernyawa
Gibran mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses penyaluran Dana Otsus.
Gibran menegaskan, dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik.
"Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, dikutip dari wapresri, 6 November 2025.
Gibran mengungkap bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar Rp 190,9 triliun untuk Dana Otsus Papua pada periode 2022–2024.
Baca Juga: Loker General Admin di PT Paras Estetika Dikara Indonesia, Gaji hingga Rp6,5 Juta!
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Namun, di balik angka besar tersebut, masih ada tantangan nyata: penyaluran yang belum sepenuhnya terjangkau.
Efektivitas yang belum maksimal, dan keinginan agar manfaatnya terasa langsung di lapangan.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama.
"semua yang ada di sini untuk bersama-sama mengawal program visi-misi Bapak Presiden" ujarnya.
Dalam arahannya, Gibran menyoroti beberapa fokus besar yang harus mendapat perhatian,
Infrastruktur yang menembus wilayah terpencil, agar konektivitas antar-wilayah meningkat dan bahan pokok bisa lebih murah dan mudah diakses.
Program sosial seperti “Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Damai” yang bertujuan memperkuat indeks pembangunan manusia (IPM).
Baca Juga: Lagi, Gubernur Tersandung Suap, Mengapa Kepala Daerah Tak Kapok?
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Guna memastikan program tidak berhenti pada rencana, tetapi ada realisasi yang dirasakan masyarakat.
Tokoh adat dan tokoh agama yang hadir menyambut baik ajakan Gibran untuk pengawalan bersama.
Namun ada harapan agar pertemuan seperti ini diikuti oleh laporan publik.
Baca Juga: Rekomendasi Pantai Terindah di Indonesia yang Wajib Masuk Bucket List 2025!
Pengawasan independen dan mekanisme yang memperkuat partisipasi rakyat dalam pengelolaan anggaran.
Salah seorang tokoh lokal mengatakan bahwa selama ini masyarakat sering merasa pembangunan berjalan lambat.
Dan anggaran besar tidak selalu terasa perubahannya di desa-desa terpencil.
Kunjungan Gibran menjadi momentum penting untuk mengejar hasil nyata bukan hanya retorika.
Gibran juga menekankan, bahwa pembangunan di Papua tak boleh menjadi program “jatah” atau sekadar formalitas.
Namun harus mengambil tempat yang setara dalam peta pembangunan nasional.
“Pembangunan Indonesia tidak boleh bersifat Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris,” tegasnya.
Kunjungan Gibran ke Papua Barat bukan sekadar agenda simbolis.
Baca Juga: Resmi! Perpres 79/2025 Naikkan Gaji ASN & Pensiunan, Tapi Taspen Ingatkan Hal Ini
Dengan penekanan pada pengawalan Dana Otsus, transparansi dan efektivitas.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik balik agar program-program besar di Papua bisa berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Bila semua unsur, dari pemerintah pusat hingga tingkat lokal turut aktif mengawal.
Maka dana besar tersebut bisa benar-benar menjadi katalis perubahan, bukan hanya angka di atas kertas.***
