POJOKSATU.id - Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat suara soal kepergian Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS 7/12/2025 malam.
Yang berangkat umrah pada saat wilayahnya sedang diterjang banjir bandang dan longsor.
Teguran keras yang dilontarkan Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Aceh disebut.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Sebagai salah satu kecaman paling tegas yang pernah disampaikan kepada kepala daerah sejak ia menjabat sebagai presiden.
Aceh Selatan diketahui berada dalam status tanggap darurat ketika Mirwan MS bertolak ke Tanah Suci pada 2 Desember 2025.
Sejumlah kecamatan masih terisolasi, ratusan warga dievakuasi, dan pemerintah daerah bekerja dalam mode darurat.
Situasi inilah yang kemudian menjadi sorotan publik ketika foto keberangkatan Mirwan bersama istrinya tersebar luas di media sosial.
Dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Aceh Besar, Prabowo tidak menutupi kekecewaannya.
Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan hilangnya sang bupati pada saat warganya membutuhkan kehadiran dan kepemimpinannya.
Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi
“Saya tanya, ke mana bupatinya? Umrah? Waduh. Kalau di militer itu desersi namanya,” tegas Prabowo dilansir Antara,
merujuk pada tindakan prajurit yang meninggalkan tugas saat kondisi genting.
Tidak berhenti di situ, Prabowo bahkan menoleh ke Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang turut hadir dalam rapat tersebut.
Dengan ekspresi serius, ia melontarkan kalimat singkat namun bermakna tegas.
“Udah kau pecat?” Tanya prabowo.
Baca Juga: Rekening Siswa Banyak Terblokir, PIP Termin 3 Terancam Tak Cair di Desember 2025
Pertanyaan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan partai tidak akan memberi toleransi terhadap pejabat yang dianggap abai dalam menangani bencana.
Tak lama setelah teguran itu mencuat, Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan MS dari jabatan Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
Kontroversi semakin melebar setelah terungkap bahwa permohonan izin perjalanan luar negeri Mirwan telah ditolak oleh Gubernur Aceh.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Dengan wilayah dalam kondisi tanggap darurat, perjalanan umrah dinilai tidak layak disetujui.
Fakta bahwa Mirwan tetap berangkat membuat Kemendagri turun tangan dan memerintahkan pemeriksaan terhadap tindakan tersebut.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencoba meredam polemik.
Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah
Mereka menyampaikan bahwa Mirwan berangkat ketika sebagian penanganan sudah berlangsung dan Wakil Bupati tetap berada di lapangan untuk memimpin operasi tanggap darurat.
Namun klarifikasi itu tidak mampu meredakan kritik publik.
Di media sosial, mayoritas komentar mempertanyakan rasa empati dan tanggung jawab seorang kepala daerah.
Bagi banyak warga, keberangkatan sang bupati di saat masyarakat kehilangan rumah.
Pekerjaan, hingga sanak keluarga, terasa sebagai bentuk pengabaian yang tidak dapat dibenarkan.
Langkah tegas Prabowo dipandang sebagai penegasan standar kepemimpinan nasional bahwa pejabat publik.
Baca Juga: Status Bencana Nasional Tak Kunjung Turun, Advokad Resmi Ajukan Gugat Pemerintah ke PTUN
Bukan hanya bertugas membuat keputusan, tetapi juga hadir secara fisik dalam masa krisis.
Teguran keras itu juga dinilai sebagai sinyal bagi kepala daerah lain bahwa pemerintahan saat ini menempatkan etika krisis sebagai prioritas.
Kasus ini membuka diskusi lebih luas mengenai batas antara hak beribadah dan kewajiban moral seorang pejabat.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Ibadah memang hak setiap warga negara, namun ketika sebuah wilayah dilanda bencana, beban tanggung jawab seorang pemimpin menjadi jauh lebih besar daripada sekadar urusan pribadi.
Kini, Mirwan menghadapi bukan hanya tekanan politik, tetapi juga penilaian dari publik yang sudah terlanjur kecewa.
Kemendagri masih melakukan pemeriksaan, sementara Prabowo telah menjelaskan sikapnya secara terbuka.
Baca Juga: Kemendikdasmen Perpanjang Lomba Digitalisasi Pembelajaran: Seluruh PAUD–SMA Bisa Ikut
Negara tidak mentoleransi pemimpin yang meninggalkan rakyatnya dalam situasi kritis.***
