POJOKSATU.id - Gelombang pemberitaan panas merebak setelah sejumlah media menyorot Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, yang dikabarkan “ditegur” dan bahkan “menolak rapat” dengan Komisi VII DPR RI.

Narasi itu menyebar cepat dan langsung memantik anggapan publik bahwa ada ketegangan serius antara pemerintah dan DPR.

Namun dalam klarifikasi terbarunya, Widiyanti justru membeberkan fakta berbeda dari apa yang ramai diberitakan.

Baca Juga: Data SKP MyASN Salah atau Belum Berubah? Ini Solusi Resmi yang Wajib Diketahui ASN dan PPPK

Menpar menegaskan bahwa tidak pernah ada penolakan rapat, apalagi sikap menghindar.

Ia mengaku heran mengapa pemberitaan yang beredar justru menggiring seolah dirinya sedang disemprot habis-habisan oleh Ketua Komisi VII.

“Jadi kenapa kok beritanya seolah-olah saya yang kena semprot? Agak lucu ya?” ujarnya dikutip pojoksatu.id dari merdeka.com 24/1/2026

Baca Juga: Data SKP MyASN Salah atau Belum Berubah? Ini Solusi Resmi yang Wajib Diketahui ASN dan PPPK

Widiyanti menjelaskan bahwa ia hadir lengkap pada rapat 21 Januari 2026, mengikuti seluruh agenda, dan siap menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan DPR.

Kritik dari Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, mengenai penyampaian materi rapat disebutnya sebagai bagian dari dinamika normal antara mitra kerja.

Tidak ada nada personal maupun ketegangan seperti yang tersaji di beberapa media.

Baca Juga: Bupati Aceh Timur Lantik 4.816 PPPK Paruh Waktu Formasi 2026, SK Diserahkan Sekaligus

Isu bahwa Menpar enggan memberikan penjelasan secara lisan pun ia luruskan.

Ia menyatakan siap memaparkan keterangan kapan saja, dan selama ini selalu menghormati mekanisme rapat.

Menurutnya, yang berkembang justru salah tafsir atas situasi rapat yang kemudian dipoles menjadi drama politik.

Faktanya, rapat tersebut berlangsung lancar dan fokus pada evaluasi pariwisata 2025 serta rencana kerja 2026.

Tidak ada insiden yang menandakan konflik antara Kemenparekraf dan Komisi VII DPR RI.

 

Dengan klarifikasi ini, Menpar berharap publik melihat keseluruhan fakta, bukan potongan narasi yang dibuat sensasional.***