POJOKSATU.ID – Krisis kelistrikan yang terus berlarut di Aceh memicu desakan keras agar Menteri BUMN, Dony Odkaria, segera mencopot Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo.

Tuntutan itu disampaikan oleh Direktur Pusat Kajian Analisa dan Advokasi Aceh (PUSAKA), Handika Rizmajar.

Yang menilai kepemimpinan PLN saat ini gagal menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di tengah bencana yang melanda 18 kabupaten/kota dalam beberapa pekan terakhir.

Baca Juga: Bersiap Menuju CPNS 2026, 5 Strategi Ampuh dari Formasi hingga Mental yang Jadi Penentu

Handika menyebut bahwa selama hampir setengah bulan, Aceh hidup tanpa pasokan listrik yang stabil.

Situasi semakin parah ketika banjir dan longsor menghantam sejumlah wilayah, namun PLN dinilai tidak mampu memberikan pelayanan memadai.

Padahal listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat yang sedang berada dalam kondisi darurat.

Baca Juga: Tunggakan Motor yang Sama Sekali Belum Dibayar, Jadi Alasan Matel Kumpulkan Teman-temannya

Menurutnya, sebelum bencana besar melanda, Aceh bahkan sudah mengalami pemadaman listrik berkepanjangan hingga tiga hari.

Hal itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sistem kelistrikan di daerah tersebut.

Yang lebih disoroti lagi, hingga kini PLN disebut belum mampu memastikan penyebab pasti kerusakan yang membuat listrik padam secara luas.

Baca Juga: MK Sudah Melarang, Heboh Kapolri Tetap Buka Jalan Polisi Aktif Duduki 17 Jabatan Sipil?

“Ini menunjukkan ketidakmampuan mengelola sistem kelistrikan. Sudah hampir setengah bulan Aceh tanpa listrik stabil, dan yang lebih aneh, PLN belum tahu kerusakan utamanya,” ujar Handika dalam keterangannya, Kamis (11/12/2025).

Ia menilai, kegagalan PLN memastikan pemulihan cepat telah membuat kepercayaan masyarakat terus menurun.

Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa warga yang terdampak bencana menghadapi beban ganda kesulitan akibat banjir dan longsor serta tidak tersedianya pasokan listrik yang memadai.

Baca Juga: Para Pakar Minta Kemendagri Evaluasi Surat Edaran Gubernur Yang Dianggap Bermasalah

“Warga sudah tertimpa musibah, listrik padam pula. Ini jelas menggandakan kesulitan mereka,” tegasnya.

Handika menilai bahwa dalam situasi seperti ini, Menteri BUMN seharusnya mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Salah satunya, ujar dia, adalah mengganti pucuk pimpinan PLN agar penanganan krisis dilakukan secara lebih profesional dan cepat.

Baca Juga: GAWAT! CPNS 2026 Belum Ada Jadwal, Padahal ASN di Daerah Sudah Krisis Pegawai

Ia juga menyoroti bahwa masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara secara nyata, bukan sekadar pernyataan.

Infrastruktur kelistrikan yang amburadul bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga mengganggu proses penanganan bencana, terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi.

Desakan pencopotan Dirut PLN ini pun mendapat perhatian publik di Aceh.

Banyak warga mengeluhkan minimnya informasi, lamanya pemulihan, serta lemahnya upaya PLN dalam menangani gangguan listrik selama masa tanggap darurat.

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan APBN Rp125,3 Miliar untuk Bangun Gedung Baru Ponpes Al Khoziny

Kritik semakin menguat karena PLN dianggap tidak mampu memberikan kepastian kapan pasokan listrik dapat normal kembali.

Situasi yang semakin menekan tersebut membuat tuntutan agar Menteri BUMN turun tangan dengan langkah konkret semakin keras terdengar.

Masyarakat berharap ada perubahan cepat agar listrik kembali normal dan penanganan bencana berjalan lebih efektif.

Hingga kini, pihak Kementerian BUMN dan PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut.

Sementara itu, warga di wilayah terdampak masih harus bertahan dalam kondisi serba terbatas sambil menunggu perbaikan sistem kelistrikan yang tak kunjung jelas ujungnya.***