POJOKSATU.ID - Langkah Presiden Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.
Dalam rapat percepatan penanganan bencana di Aceh, Minggu 7 Desember 2025. menjadi sorotan publik.
Presiden terlihat geram setelah mendapati informasi bahwa Mirwan justru pergi umrah di tengah kabupaten yang ia pimpin sedang dilanda banjir bandang dan longsor parah.
Dalam rapat yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Prabowo menyampaikan kritik secara terbuka.
Baca Juga: Jumlah Korban Banjir Sumatera Dilaporkan ke Presiden, Meninggal 921 Jiwa, Terbanyak Aceh 366 Orang
Tanpa basa-basi, ia menyamakan tindakan Mirwan dengan perilaku desersi dalam dunia militer, meninggalkan anak buah dalam situasi bahaya.
“Kalau yang mau lari, lari saja tidak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses,” kata Prabowo, dikutip dari CNN, 7 Desember 2025.
Pernyataan keras itu bukan tanpa alasan. Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah dengan dampak bencana paling buruk.
Dengan ribuan warga masih mengungsi, infrastruktur hancur, dan evakuasi korban yang belum selesai.
Di tengah krisis, pemimpin daerah justru memilih berada jauh dari lokasi bencana tanpa izin resmi, meninggalkan rakyatnya dalam situasi genting.
Ironisnya, rencana pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri terhadap Mirwan yang seharusnya dilakukan hari ini.
Bahkan terpaksa dijadwal ulang karena yang bersangkutan tidak berada di daerah.
Situasi ini semakin menegaskan dugaan bahwa Mirwan memang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala daerah.
Prabowo yang memimpin rapat turut menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah lain yang dinilainya tetap bekerja di garis depan.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab besar lebih-lebih ketika bencana terjadi.
Ucapannya seolah menjadi kontras menyakitkan bagi citra Bupati Aceh Selatan.
“Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” ujarnya.
Baca Juga: Sekolah Dinilai Tertutup Soal Pengajuan PIP, Orang Tua Minta Transparansi
Pesan itu menjadi tamparan tidak langsung terhadap Mirwan yang justru memilih absen dari medan krisis.
Rapat tersebut juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta petinggi TNI dan Polri.
Kehadiran hampir seluruh pucuk pimpinan negara di tengah bencana menegaskan besarnya perhatian pemerintah pusat.
Yang sayangnya tidak tercermin di level pemerintah daerah, khususnya Aceh Selatan.
Baca Juga: Heboh PIP Tidak Transparan, Orang Tua Pertanyakan Daftar Penerima di Sekolah
Sementara itu, kubu Mirwan sebelumnya berdalih bahwa kondisi Aceh Selatan sudah “stabil” sebelum ia berangkat umrah.
Namun, pernyataan itu justru menimbulkan reaksi negatif karena kondisi lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Seperti akses terputus, warga masih dievakuasi, dan operasi pencarian korban belum selesai.
Peringatan keras Prabowo memunculkan spekulasi bahwa sanksi terhadap Mirwan tinggal menunggu waktu.
Jika benar dicopot, kasus ini akan menjadi preseden bagi kepala daerah lain, meninggalkan rakyat saat bencana bukan hanya tindakan tak etis.
Tetapi juga pelanggaran tanggung jawab yang dapat mengakhiri karier politik.***
