POJOKSATU.ID - Pemerintah kembali membuat pengakuan pahit soal kebijakan subsidi energi yang selama bertahun-tahun disebut “tepat sasaran”.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menyebut bahwa fakta di lapangan jauh dari narasi yang selama ini disampaikan.
Orang-orang berduit bahkan masuk kategori 10 persen terkaya masih menikmati subsidi energi yang semestinya hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin.
“Kami redesign subsidinya supaya lebih tepat sasaran karena sekarang setelah kami lihat, ternyata yang kaya masih dapat,” ujar Purbaya, dikutip dari Detik, 6 Desember 2025.
Baca Juga: Viral Prabowo Janji Bonus Miliaran! Kontingen Bergembira, Publik Bertanya: Dari Mana Anggarannya?
Pemerintah, katanya, memberikan waktu enam bulan untuk merombak total skema ini.
Pernyataan itu langsung memancing kritik karena menunjukkan bahwa selama ini negara tidak memiliki kontrol penuh.
Terhadap subsidi yang menggerogoti APBN ratusan triliun rupiah.
Dalam paparannya, Purbaya mengakui bahwa penerima subsidi masih didominasi kelompok desil 8, 9, dan 10 mereka yang tergolong mapan secara ekonomi.
Baca Juga: Wow! PPPK Paruh Waktu Ternyata Dijamin BPJS Kesehatan, Ini Jumlah Tanggungan Maksimalnya!
Sebaliknya, rakyat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru tak jarang kesulitan mengakses hak mereka.
Lebih ironis lagi, perombakan skema subsidi ini diperkirakan butuh dua tahun untuk benar-benar berjalan.
Artinya, kebocoran subsidi akan terus berlanjut sampai setidaknya 2027.
Kritik pun mengalir deras karena pemerintah dianggap terlalu lamban memperbaiki sesuatu yang sudah bertahun-tahun diketahui bermasalah.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang hadir mendampingi Purbaya.
Mengakui bahwa pembenahan ini melibatkan banyak kementerian dan BUMN yang selama ini menjalankan Public Service Obligation (PSO).
Menurutnya, penyempurnaan skema subsidi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak.
Sayangnya, pernyataan itu justru memperkuat kesan publik bahwa pemerintah tidak memiliki peta jalan yang jelas.
Alih-alih menyampaikan solusi konkret, yang terdengar justru serangkaian alasan teknis yang tidak memuaskan.
Masyarakat pun mempertanyakan mengapa kesalahan fatal seperti ini bisa berlangsung begitu lama.
Ketika harga-harga naik dan subsidi digadang-gadang sebagai penyelamat rakyat kecil, ternyata justru kelompok kaya yang paling banyak menikmati fasilitas tersebut.
Fakta ini menggambarkan betapa timpangnya pengawasan dan lemahnya sistem pendataan penerima manfaat.
Baca Juga: PENTING! Penataan Guru Honorer Tuntas, Kebijakan Baru Resmi Berlaku Penuh Mulai 2026!
Beberapa pengamat ekonomi bahkan menyebut negara sudah terlalu lama “dimainkan” oleh kelompok mampu yang memanfaatkan kelonggaran sistem.
Subsidi BBM dan listrik yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial berubah menjadi fasilitas murah bagi mereka yang seharusnya tidak berhak.
Sementara itu, rakyat kecil kembali menjadi pihak yang dirugikan.
Dengan rencana penyempurnaan yang memakan waktu hingga dua tahun, mereka harus menunggu lebih lama agar subsidi benar-benar kembali ke tangan yang tepat.
Harapan kini bertumpu pada apakah perubahan besar yang dijanjikan benar-benar akan terjadi, atau hanya menjadi janji kosong seperti sebelumnya.
Untuk saat ini, satu hal menjadi jelas, sistem subsidi Indonesia masih bocor di mana-mana, dan rakyat miskin tetap menjadi korban paling akhir merasakan pembenahan.***
