POJOKSATU.ID - Rencana besar pemerintah melalui Badan Gizi Nasional kembali menimbulkan tanda tanya publik setelah Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Mengumumkan pembangunan 8.200 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah terpencil. Bukan soal jumlahnya.
Tetapi karena target dan timeline yang kembali bergeser, bahkan terkesan tidak konsisten dari waktu ke waktu.
Menurut Dadan, saat ini baru 4.700 SPPG yang sedang dalam proses pembangunan, dan hanya 170 dapur yang akan selesai pada Desember 2025.
Ironisnya, angka tersebut hanya mampu melayani kurang dari 3 juta warga.
Jauh di bawah target 82,9 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal terus dikejar.
“Tahapannya masih berjalan. Kita usahakan April 2026 seluruh 8.200 dapur terpencil rampung,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas, 3 Desember 2025.
Pernyataan ini kembali menegaskan bahwa target besar yang digembar-gemborkan sebelumnya.
Bahwa seluruh penerima MBG akan tercapai pada akhir 2025, nyatanya jauh dari realisasi.
Lebih janggal lagi, Dadan sendiri pernah menyatakan keyakinannya bahwa target 82,9 juta penerima manfaat bisa terpenuhi pada akhir 2025.
Padahal, pada akhir Oktober 2025, pemerintah baru mencapai 39,5 juta penerima, atau bahkan diperkirakan hanya menyentuh 40 juta pada akhir bulan itu.
Ketidaksinkronan angka-angka ini menimbulkan kesan bahwa program raksasa ini berjalan tanpa fondasi perencanaan yang matang.
Terlebih, Presiden Prabowo sendiri sudah mengingatkan agar BGN tidak memaksakan target hanya demi mengejar angka.
Namun, peringatan Presiden tampaknya tidak menyelesaikan kegaduhan data yang sudah terlanjur membingungkan publik.
Meski Dadan menyebut pada Desember nanti akan terbentuk 20.000 SPPG di wilayah aglomerasi.
Publik mempertanyakan bagaimana mungkin kapasitas dapur tersebut tiba-tiba melonjak, sementara pembangunan di daerah terpencil masih tersendat.
Baca Juga: Gus Yahya Bukan Pecat Gus Ipul, Digeser Ketua Bidang, Alasannya SK PCNU PWNU Banyak Tertahan
Di sisi lain, para pengamat menyoroti tidak hanya ketidakkonsistenan timeline, tetapi juga kelemahan sistemik dalam pendataan.
Pemetaan kebutuhan wilayah, serta kemampuan SPPG untuk beroperasi secara konsisten.
Pasalnya, pembangunan dapur tidak otomatis menjamin keberlanjutan layanan jika tidak didukung SDM, pasokan bahan pangan, dan koordinasi lintas kementerian.
Tak sedikit warganet menilai bahwa program ini lebih banyak diisi dengan target politis ketimbang kesiapan teknis.
Baca Juga: Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, Film Petualangan Baru yang Bikin Deg-degan Tapi Tetap Kocak
Apalagi, angka-angka yang berubah setiap bulan membuat publik ragu akan kemampuan pemerintah.
Untuk memenuhi janji masif yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar anak-anak Indonesia.
Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa yang terpenting adalah pelaksanaan yang baik dan aman, bukan mengejar angka.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekacauan target justru terjadi dari tingkat kebijakan tertinggi.
Pada akhirnya, publik kini menanti bukti, bukan lagi janji. Dengan target yang terus bergeser dan klaim yang saling tumpang tindih.
Program yang seharusnya menjadi pondasi masa depan gizi anak-anak Indonesia justru berubah menjadi cermin ketidakpastian.
Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga target penerima manfaat.
Jika molor lagi, program ini berisiko menjadi proyek ambisius yang gagal tepat sasaran dan hanya menyisakan laporan-laporan optimistis tanpa realisasi nyata di lapangan.***
