POJOKSATU.ID - Di tengah kritik publik dan sorotan media internasional akibat serangkaian kasus keracunan massal, pemerintah Indonesia justru memperluas langkahnya.
dengan menggandeng India untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas teknis dan efisiensi distribusi pangan untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Malam Itu Dosen Erni Yuniati Pulang Bersama Bripda Waldi Jam 11 Malam Usai Makan-makan di Bungo
Menurut laporan RMOL.id, Indonesia–India Youth Forum (IIYF) menilai kerja sama ini sebagai bentuk “solidaritas pangan global” antarnegara berkembang.
Forum tersebut menyebut India akan berbagi pengalaman lewat model program makan.
Sekolahnya yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade dan melibatkan lebih dari 120 juta anak di seluruh negeri.
Baca Juga: Ngobras Penyuluhan: Transformasi Penyuluh Jadi Agripreneur untuk Pertanian Modern
India dikenal memiliki salah satu program makan sekolah terbesar di dunia melalui skema Mid Day Meal Scheme yang kini dikenal sebagai PM Poshan.
Pemerintah Indonesia, lewat Badan Gizi Nasional (BGN), menyebut akan mempelajari model dapur umum dan sistem rantai pasok India untuk diterapkan di Indonesia.
Namun sejumlah pakar menilai model ini perlu adaptasi hati-hati karena kondisi geografis dan infrastruktur kedua negara sangat berbeda.
Baca Juga: Pertamina Regional JBB Kembangkan Urban Farming Hidroponik di Cawang, Dorong Inovasi Pertanian Kota
Program Besar, Pengawasan Masih Lemah
Program Makan Bergizi Gratis mulai diluncurkan Januari 2025 sebagai salah satu prioritas nasional untuk memperkuat sumber daya manusia dan menekan angka stunting.
Targetnya, lebih dari 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi setiap hari.
Namun sejak pertengahan tahun, berbagai kasus keracunan massal mencoreng reputasi program ini.
Reuters melaporkan lebih dari 5.000 anak sekolah jatuh sakit karena dugaan keracunan makanan dari dapur penyedia MBG di berbagai daerah.
Badan Gizi Nasional bahkan mengakui secara terbuka bahwa “kurangnya pengawasan di lapangan” menjadi salah satu penyebab utama insiden tersebut.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan akan memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan segar.
Baca Juga: Etika Fashion: Bagaimana Berpakaian Sesuai Situasi Agar Tetap Terlihat Sopan
Memperluas uji laboratorium terhadap bahan baku yang digunakan.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat aspek tata kelola yang masih lemah
termasuk akuntabilitas anggaran dan keterbukaan data dapur pelaksana. (KPK.go.id, 22/10/2025).
Risiko Model India
Baca Juga: Malam Itu Dosen Erni Yuniati Pulang Bersama Bripda Waldi Jam 11 Malam Usai Makan-makan di Bungo
Kerja sama Indonesia–India di bidang gizi ini memunculkan dua sisi perdebatan.
Pihak pendukung menilai India punya pengalaman panjang dalam manajemen program berskala nasional
termasuk sistem dapur terpusat dan mekanisme distribusi yang efisien.
Model ini dianggap bisa membantu Indonesia mengatasi keterbatasan fasilitas dapur di daerah 3T.
Selain itu, faktor geografis Indonesia yang tersebar di ribuan pulau menjadikan sistem terpusat berisiko besar terhadap rantai pasok.
Terutama dalam menjaga kesegaran bahan makanan.
Model India yang berbasis daratan luas sulit diterapkan secara identik di Indonesia tanpa adaptasi logistik dan kebijakan khusus daerah.
Evaluasi dan Tuntutan Transparansi
Ombudsman Republik Indonesia telah mengumumkan uji petik di 34 lokasi MBG untuk menilai kesiapan dapur dan efektivitas pengawasan daerah. Baca Juga: BCA Buka Pendaftaran Beasiswa PPTI Tahun Ajaran 2026 Batch 2, Gratis Biaya Pendidikan dan Berpeluang Kerja!
Langkah ini dilakukan setelah ditemukan masalah dalam pelaporan, pengadaan bahan, hingga keterlambatan distribusi.
Pemerintah juga dilaporkan telah menutup sedikitnya 40 dapur MBG di berbagai provinsi karena tidak memenuhi standar kesehatan.
Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta audit menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan anak sekolah tidak lagi diabaikan.
Baca Juga: Malam Itu Dosen Erni Yuniati Pulang Bersama Bripda Waldi Jam 11 Malam Usai Makan-makan di Bungo
Meski demikian, Kementerian Luar Negeri tetap mempertahankan posisi bahwa kerja sama dengan India akan memperkuat aspek teknis dan efisiensi pelaksanaan MBG,
bukan menggantikan kontrol lokal. Kerja sama ini disebut “akan berfokus pada pertukaran keahlian, bukan intervensi”.
Kerja sama lintas negara ini memang membuka peluang transfer ilmu, namun tanpa pengawasan yang ketat dan transparansi penuh.
Baca Juga: Etika Fashion: Bagaimana Berpakaian Sesuai Situasi Agar Tetap Terlihat Sopan
Pelajaran dari India bisa menjadi bumerang baru di tanah air.***
