POJOKSATU.id, BANDUNG - Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyatakan, Pemkot Bandung siap mendukung anggaran dan kesiapan petugas kewilayahan untuk Pemilu 2024.
Untuk Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK), disiapkan anggatan Rp150 miliar, termasuk perlindungan kesehatan.
Itu disampaikan Yana Mulyana dalam pelantikan 150 PPK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung di Hotel Horison, Rabu (4/1/2023).
"Jika ada petugas yang sakit atau meninggal, itu kami 'cover' biayanya. Mudah-mudahan kita bisa jaga bersama pelaksanaannya agar tetap aman, kondusif, berintegritas dengan petugas pemilu yang kapabel," ujar Yana.
Pada Pemilu 2024 ditargetkan tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung mencapai 90 persen.
BACA: Rapat Koordinasi Camat, Wali Kota Bandung Sampaikan 4 Isu Strategis
"Semoga meningkat dari pemilu yang lalu yakni 87 persen. Sebab legitimasi dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi pemilih. Targetnya 2024 semoga bisa mencapai 90 persen," kata dia.
Akan tetapi hal itu bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak. Selain itu, sosialisasi juga jadi kunci karena pergeseran pemilih pemula sekarang semakin banyak.
"Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Ini butuh kerja sama dalam sosialisasi untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih," ungkapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi apapun terkait pemilu agar proses pemilu berjalan demokratis.
"Jika semua elemen yang terlibat di dalamnya bisa menjalankan fungsi dengan baik. Semoga para petugas juga bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi karena tugas yang dihadapi semakin berat," imbuhnya.
BACA: Pemkot Bandung Terus Komitmen Jaga Kemananan Kota
Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, berkaca pada 2019, banyak petugas yang jatuh sakit.
Sehingga pada tim ad hoc pemilu ini terdapat syarat kesehatan tambahan.
"Harus juga cantumkan hasil tes kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Dari 150 orang yang terpilih ini semuanya sudah memenuhi persyaratan yang ada," tutur Suharti.
Agenda pertama para PPK adalah berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan aparat kewilayahan.
Sebab, menurut Suharti, ke depan akan ada pemutakhiran data pemilih dan verifikasi faktual calon anggota DPRD.
BACA: Pemkot Bandung Serahkan Sertifikat Tanah Rumah Ibadah
"Data pemilih akan kita lakukan di awal februari. Kita akan bentuk petugas pemutahiran data pemilih (pantarlih) dan masa kerjanya akan dimulai 4 Februari hingga 15 Maret 2023," ucapnya.
Jika masyarakat menemukan pelanggaran PPK, harap segera melaporkan ke KPU atau Bawaslu melalui divisi hukum.
"KPU memiliki divisi hukum secara internal yang memiliki normal juga untuk mematuhi pakta integritas yang sudah dicanangkan lagi," imbuhnya. (Arief/pojoksatu)
