POJOKSATU.id, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan sebanyak 64 keping KTP elektronik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Banceuy, di Lapas Banceuy, Senin 13 Maret 2023.
Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung menyampaikan bahwa kewajiban dari Pemkot Bandung adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak administrasi kependudukan terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kita berikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan. Karena Pemilu membutuhkan data yang akurat," katanya.
Warga binaan yang memiliki KTP elektronik, ujar Yana, akan mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi.
"Warga binaan harus memiliki KTP elektronik supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti," ucapnya.
KTP elektronik dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi hingga nanti ketika kembali ke masyarakat.
"Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat," ujarnya.
Dengan tertibnya administrasi kependudukan dapat digunakan warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.
"Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis," katanya.
"Bagi warga KTP Bandung, berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting," tambah Yana.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Wali Kota Bandung yang peduli terhadap hak dasar warga binaan.
"Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan," ujarnya.
Kolaborasi dengan Pemkot Bandung ini harus terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat.
"Hingga kini, ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengaksesnya berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya," paparnya.
Saya yakin, ujar dia, Pemkot Bandung punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja, tetapi ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan.
Sementara itu, Heri Kusrita selaku Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung, memastikan telah melakukan perekaman KTP elektronik bersama Disdukcapil Kota Bandung.
"Ini untuk menyusun daftar pemilih di lokasi khusus di lapas Banceuy berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman KTP elektronik," tandasnya. (Ega Nugraha/Pojoksatu)
