POJOKSATU.id, PURWAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggagas solusi konkret untuk mengatasi krisis sampah yang semakin parah di wilayah padat penduduk.
Salah satu langkah revolusioner yang akan segera diwujudkan adalah pengadaan insinerator atau mesin pembakaran sampah di setiap desa padat penduduk di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menyampaikan gagasan itu di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) di Jakarta, beberapa hari lalu.
Menurut Dedi, kondisi darurat sampah semakin terasa, terutama di wilayah seperti Bekasi yang kini digambarkan sebagai "lautan sampah".
Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari aliran sungai di wilayah selatan, namun juga dari perilaku hidup masyarakat yang belum ramah lingkungan.
Menurut Dedi Mulyadi, solusi paling realistis adalah menghadirkan mesin pembakaran sampah di setiap desa padat penduduk.
Dengan adanya insinerator, desa tidak perlu lagi bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang seringkali bermasalah secara teknis maupun sosial.
‘’Kalau di setiap desa ada mesin pembakaran sampah, maka kita tidak perlu lagi TPA. Biayanya sekitar Rp300–400 juta per unit, dan itu bisa disinergikan dengan dana desa, bantuan gubernur, dan bantuan kabupaten," ujar Dedi Mulyadi di depan sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, serta perwakilan dari PTPN dan Pupuk Kujang.
Dengan investasi sekitar Rp300 hingga Rp400 juta, pembangunan mesin insinerator dinilai sangat ekonomis jika dibandingkan dengan biaya operasional dan dampak lingkungan dari sistem TPA yang ada saat ini.
Baca Juga: Kronologi Kasus Korupsi Kadis PUPR-Anggota DPRD OKU Sumsel, Tersangka Suap dan Pengadaan Proyek
Tidak hanya solusi lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menariknya, Dedi Mulyadi mendorong agar produksi mesin pembakaran ini dilakukan oleh TNI Angkatan Darat.
Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dengan melibatkan instansi dalam negeri seperti TNI AD, perputaran uang akan terjadi di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup telah mulai memidanakan pejabat yang tidak mampu mengelola sampah di wilayahnya.
Ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan sampah bukan lagi urusan sampingan, melainkan tanggung jawab utama pemerintah daerah.
Namun, menurut Dedi, permasalahan utama bukan sekadar siapa yang bertanggung jawab, tetapi bagaimana sampah yang saat ini menggunung bisa segera tertangani secara sistematis dan efisien.
Program pengadaan mesin pembakaran sampah di setiap desa padat penduduk adalah langkah strategis Gubernur Dedi Mulyadi dalam menyelamatkan lingkungan sekaligus memberdayakan ekonomi lokal.
Kebijakan ini menjawab tantangan pengelolaan sampah modern, memperkuat kemandirian desa, dan menciptakan solusi nyata yang ramah lingkungan dan berpihak pada rakyat.
Dengan kolaborasi dana desa, bantuan gubernur, dan produksi lokal oleh TNI, program ini diyakini akan menjadi model pengelolaan sampah masa depan di Indonesia.***
