POJOKSATU.ID - Konflik internal Nahdlatul Ulama semakin terbuka ke ruang publik.
Hery Haryanto Azumi, secara terbuka mendesak Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk meletakkan jabatan.
Desakan itu dinilai sebagai alarm keras atas krisis kepemimpinan yang dinilai kian menggerus wibawa organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Keteteran! Kementerian dan Lembaga Ramai-ramai Minta Anggaran di Akhir Tahun
Hery menilai, konflik berkepanjangan di tubuh PBNU tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara biasa.
Menurutnya, satu-satunya jalan bermartabat untuk mengakhiri pertikaian elite adalah dengan menyerahkan mandat organisasi kepada ahlul halli wal aqdi (AHWA).
“Kami meminta dengan sangat hormat kepada Rais Aam PBNU dan Ketua Umum untuk menyerahkan mandat organisasi kepada AHWA.
Ini adalah cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” kata Hery, dikutip dari Inilah, 21 Desember 2025.
Ia mengingatkan, jika konflik dibiarkan berlarut, NU bukan hanya kehilangan soliditas internal, tetapi juga berisiko kehilangan kepercayaan umat.
Menurut Hery, dampak konflik ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sekadar perbedaan pandangan kepengurusan.
Baca Juga: Bahlil Kasih Peringtan, Operator SPBU Swasta Dituding Melawan Negara, Kuota Impor BBM Terancam
“Kalau NU tidak mampu keluar dari konflik secara bermartabat, ini akan membahayakan masa depan NU, umat, bahkan bangsa,” tegasnya.
Tak hanya soal dualisme kepemimpinan, Hery juga menyoroti polemik konsesi tambang yang belakangan ikut menyeret nama NU.
Isu tambang dinilai semakin memperkeruh citra organisasi, terutama di tengah konflik struktural yang belum tuntas.
Ia meminta agar persoalan tambang segera dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah.
Menurutnya, NU seharusnya tidak terjebak dalam urusan bisnis yang berpotensi memicu konflik kepentingan.
“Banyak kiai sudah menyampaikan, tolong evaluasi tambang. Kembalikan tambang ke pemerintah. Ini penting untuk memulihkan wibawa NU,” ujarnya.
Hery menilai, selama isu tambang masih melekat, konflik internal NU akan sulit diselesaikan secara jernih.
Ia menekankan, pembahasan ulang terkait tambang hanya bisa dilakukan jika NU benar-benar siap, dari sisi tata kelola maupun model bisnis, agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Baca Juga: Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi Diam-diam Main Sendiri Minta Uang Muka Paket Proyek pada Kontraktor
Selain itu, Hery juga menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus NU, dari tingkat wilayah hingga cabang, agar tidak terseret dalam pusaran dualisme kepengurusan.
Ia memperingatkan bahwa dukungan terhadap kubu tertentu hanya akan memperdalam perpecahan.
“Jangan dukung dualisme, jangan beri ruang perpecahan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelamatkan NU,” katanya.
Baca Juga: Korlantas Pastikan Tak Ada One Way Nasional Saat Nataru 2025 2026, Ini Penyebabnya
Dalam pernyataannya, Hery juga menyinggung adanya potensi intervensi politik dalam konflik NU.
Ia secara tegas meminta para elite kekuasaan, termasuk menteri dan aktor politik, untuk tidak mencampuri urusan internal NU demi kepentingan jangka pendek.
“Jangan intervensi NU untuk kepentingan politik sesaat. Biarkan NU merawat dirinya sendiri,” tegasnya.
Situasi konflik saat ini dinilai memiliki kemiripan dengan pertarungan internal NU pada 2008, ketika Gus Dur berhadapan dengan Muhaimin Iskandar.
Kala itu, konflik berujung perpecahan tajam dan meninggalkan luka panjang di tubuh organisasi. Banyak pihak kini khawatir sejarah kelam tersebut terulang kembali.***
