POJOKSATU.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan besar pemerintah kembali menuai sorotan.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai program tersebut perlu dievaluasi, terutama dari sisi tata kelola dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Hal itu disampaikan pada podcast Terus Terang dari Youtube Mahfud MD Official.
Baca Juga: Warga Nekat Lompat di Pasupati, Wali Kota Bandung Soroti Lonjakan Stres dan Depresi
Mahfud menyebut pemberian makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya pelajar, merupakan kebijakan yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi.
Namun ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut harus benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Memberi makan kepada orang yang tidak mampu itu kebijakan yang mulia,” kata Mahfud dikutip Pojoksatu.id dari Youtube Mahfud MD Official.
Baca Juga: Resep Udang Asam Manis untuk Menu Sahur, Praktis dan Bikin Nafsu Makan Naik
Namun menurutnya, persoalan muncul ketika program tersebut tidak dijalankan dengan pengelolaan yang tepat.
Ia mencontohkan adanya laporan di masyarakat terkait makanan yang tidak dimakan oleh siswa penerima program.
“Makanan dimasukkan ke tumbler lalu lapor sudah habis, sampai di rumah dibuang,” ujarnya dikutip Pojoksatu.id dari Youtube Mahfud MD Official.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian penerima bantuan sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut.
Baca Juga: Resep Udang Asam Manis untuk Menu Sahur, Praktis dan Bikin Nafsu Makan Naik
Mahfud menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program sosial tidak salah sasaran.
Ia juga menyoroti kebijakan pemberian MBG kepada sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.
Menurut Mahfud, bantuan semestinya diprioritaskan bagi daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti wilayah tertinggal atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.
“Memberi makan itu tindakan mulia, tetapi bantuan itu harus sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan,” tegasnya.
Baca Juga: Warga Nekat Lompat di Pasupati, Wali Kota Bandung Soroti Lonjakan Stres dan Depresi
Mahfud menilai persoalan ini lebih berkaitan dengan tata kelola program.
Jika penyaluran bantuan tidak dilakukan secara selektif, maka anggaran besar yang dikeluarkan negara berpotensi tidak efektif.
Karena itu ia berharap pemerintah melakukan evaluasi secara serius agar tujuan program meningkatkan gizi masyarakat tetap tercapai tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.
Baca Juga: Mobil Operasional MBG Rawabango Nyungsep ke Sawah di Cianjur, Warga Sebut Kendaraan Melaju Kencang
Menurut Mahfud, bantuan sosial akan lebih berdampak jika diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.***
