POJOKSATU.ID — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menyoroti persoalan pelik di balik proyek reklamasi laut.
Yang tetap berjalan meski Presiden telah mengeluarkan larangan resmi.
Dalam podcast Terus Terang di YouTube, Mahfud menyebut kuatnya jaringan oligarki menjadi penyebab proyek tersebut tidak kunjung berhenti.
Baca Juga: Maybank Indonesia Perluas Jangkauan Layanan dengan Resmikan KCP Subang
“Mungkin ada kolusi besar di kalangan oligarki dan pejabat menengah padahal presiden sudah jelas sikapnya. Presiden bilang stop, tapi reklamasi tetap jalan,” ujar Mahfud
Mahfud menjelaskan, praktik seperti ini merupakan bentuk nyata lemahnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia menilai, banyak pejabat yang lebih tunduk pada kepentingan ekonomi dan kekuatan modal daripada kepada keputusan negara.
Baca Juga: Dana KJP Plus 2025 Antara Bantuan Pendidikan dan Tanggung Jawab Penggunaan
Presiden Sudah Larang, Tapi Proyek Tetap Berjalan
Dalam pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa Presiden sebenarnya sudah menegaskan sikap.
Terhadap proyek reklamasi yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar izin tata ruang. Namun, instruksi itu tidak dilaksanakan secara penuh.
Baca Juga: Dana KJP Plus 2025 Antara Bantuan Pendidikan dan Tanggung Jawab Penggunaan
“Presiden sudah memerintahkan untuk menghentikan, tapi di lapangan masih ada yang bekerja. Ini artinya ada yang bermain di tengah,” kata Mahfud menambahkan.
Ia menduga, pelanggaran kebijakan ini terjadi karena adanya hubungan bisnis dan politik yang saling menguntungkan.
“Ada pejabat yang terikat dengan pengusaha besar. Mereka saling lindungi agar proyek tetap jalan,” ujarnya.
Oligarki dan Penyalahgunaan Wewenang
Baca Juga: Mau Kerja di Bank? BCA Lagi Cari Peserta Magang untuk Posisi Frontliner dan CS PEMOL!
Mahfud mengingatkan bahwa praktik oligarki merupakan ancaman serius bagi negara hukum.
Ketika pejabat publik dan pelaku usaha membentuk jaringan saling melindungi, penegakan hukum akan lumpuh.
“Oligarki ini mengendalikan banyak hal. Dari perizinan, proyek, sampai pembagian keuntungan. Bahkan bisa mempengaruhi penegakan hukum,” ucapnya.
Baca Juga: Calon Pendaftar CPNS 2026 Siap-siap War e-Materai! Begini Cara Belinya dan Tahapannya!
Ia menegaskan, selama struktur kekuasaan masih memberi ruang bagi kolusi, kebijakan pemerintah tidak akan pernah efektif.
“Kekuasaan ekonomi yang menyandera pejabat, itu yang harus diputus,” kata Mahfud dengan tegas.
Lingkungan Jadi Korban Serta Rakyat Pesisir
Baca Juga: GEMA APUPPT Gelorakan Semangat Generasi Muda Lawan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Mahfud juga menyinggung dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh proyek reklamasi.
Menurutnya, banyak masyarakat pesisir kehilangan mata pencaharian akibat proyek yang seharusnya sudah dihentikan itu.
“Rakyat di pesisir tidak pernah didengar. Mereka kehilangan lautnya, kehilangan ruang hidup, tapi tidak ada yang membela,” ujar Mahfud.
Ia menilai, reklamasi yang tidak terkendali hanya menguntungkan segelintir pengusaha besar sementara rakyat menanggung kerugian jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi keadilan sosial,” tambahnya.
Harapan pada Pemerintahan Baru
Mahfud berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat penegakan hukum.
Terhadap proyek-proyek besar yang bermasalah, termasuk reklamasi.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat agar keputusan presiden benar-benar dijalankan di lapangan.
Baca Juga: Gas Terus! Mahfud MD Ungkap Modus Mafia Pajak dan Bea Cukai 10 Miliar Bisa Jadi 6
“Kalau presiden sudah tegas, aparat harus ikut. Jangan sampai ada pejabat yang lebih takut kepada pengusaha daripada kepada negara,” tegas Mahfud.
Pernyataan Mahfud MD menyoroti akar persoalan klasik di Indonesia kolusi antara pejabat dan oligarki ekonomi yang membuat kebijakan presiden mandek di lapangan.
Proyek reklamasi yang tetap berjalan meski sudah dilarang menjadi simbol bahwa kekuatan uang masih lebih besar dari kekuatan hukum.
Di era pemerintahan baru, publik menunggu apakah keberanian politik bisa benar-benar mengalahkan jaringan oligarki.***
