POJOKSATU.id, JAKARTA—Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei terbaru terkait munculnya wacana Pilkada oleh DPRD dari kalangan elit-elit partai politik.

Hasilnya ternyata mayoritas publik dari berbagai kalangan dan jenjang pendidikan menolak Pilkada dilakukan oleh DPRD.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/1) menyebutkan, dari survei yang mereka lakukan di berbagai daerah, hasilnya sebanyak 66,1 persen pemilih menolak pilkada oleh DPRD.

Sementara sebanyak 22,6 persen pemilih setuju atau cukup setuju Pilkada dilakukan oleh DPRD.

Baca Juga: Honorer Non Database Dipastikan Tak Dirumahkan, Kepastian Gaji Masih Tunggu Regulasi Pemerintah Daerah

“Dan sebanyak 5,3 persen tidak tahu, tidak menjawab,” ujar Ardian Sopa.

Dari kacamata tempat tinggal, penduduk yang tinggal di kota dan desa juga menolak Pilkada melalui DPRD.

“Dari data yang kita peroleh, Pilkada oleh DPRD ditolak oleh warga desa dan warga kota dengan persentase 66,7 persen,” ujarnya.

Penolakan Pilkada oleh DPRD juga terjadi di segmen atau kriteria berdasarkan jumlah pendapatan, gender atau jenis kelamin, tempat tinggal, dan segmen pendidikan.

Baca Juga: Heboh! Terobos Macet Demi Presiden, Bupati Karawang Tinggalkan Mobil Dinas dan Naik Motor ke lokasi panen raya

“Dari tamat SD ke bawah, paling banyak menolak, mencapai 73,5 persen,” ujar Ardian Sopa dalam jumpa pers virtual itu.

Sementara kalangan pendidikan D3 ke atas yang menolak hanya 61 persen saja.

“Di medsos juga menolak Pilkada oleh DPRD. Di Tiktok, Instagram, Facebook, lalu pengguna X,” jelasnya.

Menurutnya, penolakan paling tinggi terjadi di Tiktok, di angka lebih 62 persen. Kemudian menyusul Instagram, dan Facebook. Sementara di kalangan pengguna X, penolakan sekitar 51 persen.

Sementara kalangan milenial atau Gen Z juga menolak paling keras Pilkada dilakukan oleh DPRD.***