POJOKSATU.id — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan penerapan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tekanan krisis energi global.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menilai situasi krisis energi saat ini seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem transportasi nasional.
Ia menegaskan, pembatasan mobilitas saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan energi dalam jangka panjang.
Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Tegas! ASN Diminta Lebih Inisiatif, Tak Lagi Andalkan Kedekatan dengan Atasan
Sebagai langkah jangka pendek, MTI mengajukan penerapan tarif nol rupiah alias gratis bagi angkutan umum massal di kota-kota besar dalam kurun waktu tertentu.
Haris meyakini kebijakan ini dapat memberikan dampak langsung dalam menurunkan konsumsi BBM secara signifikan.
"Kita perlu kebijakan misalnya digratiskan angkutan umum selama sebulan," kata Haris.
Baca Juga: Aturan Baru! Kemendikdasmen Tegaskan Syarat Penggunaan BOSP bagi PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasannya
Ia menjelaskan, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik sehingga penggunaan BBM dapat ditekan secara signifikan.
Di sisi lain, MTI turut menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang telah diterapkan pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut MTI, kebijakan tersebut justru berpotensi memicu aktivitas yang tidak produktif.
Haris menyebut, skema WFH di hari terakhir pekan kerja berisiko mendorong masyarakat melakukan perjalanan wisata atau mudik singkat yang justru meningkatkan konsumsi BBM.
Baca Juga: Trump Klaim Iran Mau Serahkan Cadangan Uranium, Sangat Dekat Capai Kesepakatan Damai
"Terdapat potensi efek samping yang perlu diantisipasi, antara lain, pergeseran perjalanan ke aktivitas non-produktif yang berpotensi mengkonsumsi BBM karena skema WFH dilakukan pada hari kerja terakhir dalam satu pekan, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan alternatif transportasi publik," ungkap Haris.
Oleh sebab itu, MTI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan WFH tersebut agar benar-benar efektif dalam menekan konsumsi energi.
Dalam jangka panjang, MTI menekankan pentingnya transformasi sistem transportasi nasional yang berbasis angkutan umum, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Bakal Jadi Kasta di Kopdes? Manajer Direkrut Pusat, Warga Lokal Hanya Jadi Sopir dan Kasir?
Langkah ini meliputi peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, pengembangan layanan di kota menengah hingga wilayah pedesaan, serta pengalihan subsidi energi dari BBM ke sektor transportasi umum.
Selain itu, integrasi sistem transportasi dengan logistik nasional serta percepatan penggunaan kendaraan rendah emisi juga menjadi bagian penting dari upaya transformasi tersebut.
"Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Kita harus memastikan warga tetap dapat mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan," jelasnya.
Baca Juga: Bakal Jadi Kasta di Kopdes? Manajer Direkrut Pusat, Warga Lokal Hanya Jadi Sopir dan Kasir?
MTI juga mendesak pemerintah untuk memberikan stimulus guna memperluas jangkauan layanan transportasi umum, terutama saat pasokan BBM semakin terbatas.
Haris menegaskan bahwa krisis energi saat ini seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk membangun sistem transportasi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.
"MTI meyakini bahwa dengan pendekatan yang tepat, krisis energi saat ini dapat menjadi titik balik menuju sistem transportasi Indonesia yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan," pungkasnya.***
