POJOKSATU.id - Sorotan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berhenti pada temuan masalah.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis agar program ini berjalan efektif dan minim risiko penyimpangan.

Rekomendasi ini menjadi krusial mengingat MBG merupakan program berskala nasional dengan anggaran besar serta melibatkan banyak pihak lintas lembaga.

Baca Juga: Program Makan Gratis Terancam ‘Bocor’? KPK Bongkar 8 Celah Rawan Korupsi

Tanpa perbaikan sistem, potensi masalah yang sudah diidentifikasi bisa berulang seperti pada program bantuan sebelumnya.

Secara garis besar, KPK menekankan pentingnya pembenahan dari sisi regulasi hingga pengawasan. Berikut poin-poin rekomendasi yang disampaikan:

1. Pemerintah diminta segera menyusun aturan yang lebih kuat dan menyeluruh, setidaknya setingkat Peraturan Presiden, agar seluruh proses dari perencanaan hingga pengawasan memiliki payung hukum jelas.

Baca Juga: Program Makan Gratis Terancam ‘Bocor’? KPK Bongkar 8 Celah Rawan Korupsi

2. Skema bantuan pemerintah perlu dievaluasi ulang, terutama terkait alur distribusi dan struktur biaya, agar tidak membuka celah praktik rente maupun mengurangi kualitas layanan gizi.

3. Pendekatan pelaksanaan sebaiknya tidak sepenuhnya terpusat. KPK mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menentukan penerima manfaat dan mengawasi jalannya program.

4. Proses penunjukan mitra, termasuk yayasan dan pengelola dapur, harus memiliki standar operasional yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Bisa Digaji dari Dana BOSP 2026, Kemendikdasmen Terbitkan Kebijakan Relaksasi

5. Pengawasan keamanan makanan perlu diperketat dengan melibatkan instansi teknis seperti dinas kesehatan dan BPOM secara aktif.

6. Sistem pelaporan keuangan harus dibuat lebih ketat dan terstandar untuk mencegah manipulasi data, mark-up, hingga penyimpangan anggaran.

7. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, termasuk data awal kondisi gizi penerima, agar dampak program bisa dievaluasi secara berkelanjutan.

Rekomendasi ini menjadi sinyal bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kesiapan sistem dan transparansi pelaksanaannya.***