Jakarta, POJOKSATU.id,, Pemulihan infrastruktur setelah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikebut.

Hingga 5 Oktober 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat 1.024 infrastruktur terdampak telah ditangani di delapan kabupaten/kota.

Sejumlah layanan vital bahkan telah kembali sepenuhnya. Penanganan jaringan jalan dan jembatan serta infrastruktur sumber daya air tercatat mencapai 100 persen.

Di lapangan, pemulihan konektivitas menjadi salah satu prioritas. Kementerian PU memastikan 20 ruas jalan yang terdampak gempa tetap dapat difungsikan.

Kerusakan pada jaringan tersebut meliputi 89 titik longsor dan lima patahan.

Sebanyak 14 jembatan terdampak juga telah kembali difungsikan, termasuk sejumlah duiker yang berada pada jaringan jalan terdampak.

Pemulihan juga mencakup infrastruktur sumber daya air. Kementerian PU telah memverifikasi fungsi dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku.

Selain itu, dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai masuk dalam penanganan dan verifikasi. Secara keseluruhan, sektor sumber daya air juga telah mencapai 100 persen penanganan.

Namun, pekerjaan pemulihan belum berhenti pada infrastruktur konektivitas dan sumber daya air. Layanan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan yang terus berjalan.

Di sektor Cipta Karya, sebanyak 93 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak telah teridentifikasi dan 64 di antaranya sudah diverifikasi. Dari 129 bangunan gedung terdampak, 86 telah menjalani verifikasi.

Untuk prasarana sanitasi, terdapat 10 fasilitas yang terdampak dan enam di antaranya telah diverifikasi. Sementara penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah rampung 100 persen.

Dukungan juga diberikan untuk kebutuhan darurat di wilayah terdampak. Dari 131 unit sarana dan prasarana tanggap darurat yang disiapkan, sebanyak 88 unit telah didistribusikan.

Bantuan tersebut meliputi 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, dan satu dump truck.

Sementara pada sektor prasarana strategis, terdapat 651 infrastruktur yang telah teridentifikasi.

Sebanyak 644 di antaranya sudah diverifikasi, 146 telah melalui proses pembersihan, dan 59 lainnya mendapat penanganan untuk kerusakan ringan.

Ratusan fasilitas publik masuk dalam daftar tersebut, termasuk 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan.

Tingkat kerusakannya bervariasi, mulai dari ringan hingga berat, yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pemulihan infrastruktur di Pulau Flores tidak cukup hanya dengan mengembalikan bangunan seperti sebelum gempa.

Infrastruktur perlu diperkuat agar lebih sesuai dengan karakter wilayah yang memiliki risiko gempa.

“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Dody.

Pendekatan tersebut diterapkan melalui prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan terhadap risiko bencana.

Kementerian PU menyatakan pemulihan akan terus dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan layanan.

Tujuannya agar aktivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara bertahap, sekaligus memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh menghadapi risiko bencana.