POJOKSATU.ID - Usulan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan mencuat ke ruang publik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai, kebijakan tersebut tidak hanya relevan dengan momentum ibadah puasa, tetapi juga berpotensi memberikan efisiensi besar terhadap anggaran negara.
JPPI mengungkapkan, anggaran MBG diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per hari. Jika program tersebut diliburkan selama 30 hari Ramadan, maka negara disebut dapat menghemat hingga Rp36 triliun.
Baca Juga: Mahasiswa ITB Sulap Daun Kering dan Serabut Kelapa Jadi Bio-Briket Ramah Lingkungan
Angka ini dinilai sangat signifikan di tengah kebutuhan pembiayaan sektor pendidikan dan sosial yang masih besar.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menjelaskan bahwa pengalaman pelaksanaan MBG pada masa libur sebelumnya justru menunjukkan penurunan kualitas makanan yang diterima peserta didik.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama JPPI mendorong adanya jeda program selama Ramadan.
“Fakta di lapangan menunjukkan kualitas makanan saat masa libur sering kali jauh dari standar,” kata Ubaid, dikutip pojoksatu.id dari instagram @ini_surabaya (23/1/2026).
Menurut catatan JPPI, menu MBG saat periode tersebut kerap bermasalah. Mulai dari makanan kemasan yang minim gizi, nasi yang sudah mengeras, sayuran layu, hingga makanan yang dinilai tidak layak dikonsumsi.
Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal MBG untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak.
Baca Juga: Segini Rincian Komponen THR PPPK Pusat dan Daerah 2026 yang Berbeda dan Resmi Ditetapkan
JPPI menilai, penghentian sementara selama Ramadan seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, khususnya pada mitra penyedia makanan.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar persoalan kualitas tidak terus berulang.
“Momentum Ramadan bisa dijadikan waktu pembenahan. Setelah Lebaran, kami berharap tidak ada lagi anak yang menerima makanan tidak layak, apalagi sampai berbahaya,” tegas Ubaid.
Baca Juga: Ingin Pernikahan Beda Agama Dicatat Negara, Seorang Pria Gugat UU Adminduk ke Mahkamah Konstitusi
Selain aspek kualitas, JPPI juga menyoroti potensi pemanfaatan anggaran yang dihemat.
Dana Rp36 triliun dinilai bukan angka kecil dan dapat memberikan dampak besar jika dialihkan untuk kebutuhan strategis di sektor pendidikan.
Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penguatan layanan pendidikan di daerah tertinggal.
Baca Juga: Jenazah Pramugari Pesawat ATR 42-500 Esther Aprilita Ditemukan Masih Utuh, Sidik Jari Terbaca
JPPI menekankan bahwa usulan ini bukan penolakan terhadap MBG secara keseluruhan. Program tersebut tetap dinilai memiliki tujuan mulia.
Namun, pelaksanaannya harus dilakukan dengan standar kualitas yang ketat dan pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas usulan peliburan MBG selama Ramadan.
Baca Juga: Harapan Baru! TPP ASN 2026 Masuk Tahap Finalisasi, Kapan Mulai Dibayarkan?
Namun, desakan JPPI diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan, agar anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.***
