POJOKSATU.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Sekolah-sekolah tersebut tidak lagi menjadi sasaran program karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, termasuk sekolah elite dengan biaya pendidikan relatif mahal.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan ulang penerima manfaat agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sebanyak 1.637 sekolah kini tidak lagi masuk dalam daftar penerima MBG.

"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono.

Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi sekolah, BGN juga menemukan persoalan dalam penyaluran makanan yang berkaitan dengan kepentingan operasional dapur penyedia MBG.

BGN Temukan Dapur Memaksakan Penyaluran MBG ke Sekolah

Sudaryono menjelaskan, penertiban dilakukan setelah BGN mengevaluasi sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program MBG, tetapi sebelumnya tetap menerima bantuan.

Salah satu penyebabnya berkaitan dengan persyaratan operasional dapur pada tahap awal pelaksanaan program.

Saat itu, dapur penyedia makanan harus memiliki daftar penerima manfaat sebagai salah satu persyaratan agar dapat beroperasi.

Kondisi tersebut membuat sebagian pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.

Bahkan, terdapat pengelola yang diduga memaksakan penyaluran MBG agar dapurnya bisa segera beroperasi.

"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kami tertibkan semua," jelasnya.

BGN juga mengevaluasi pengelola dapur yang diduga melakukan praktik tersebut. Sudaryono menyebut sejumlah dapur yang melakukan pelanggaran telah ditutup.

"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," ungkapnya.

Ia menegaskan, sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan makanan bergizi.

MBG Jangkau 58 Juta Penerima, Targetnya 78 Juta Orang

Penataan penerima manfaat tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya pemerintah memperluas jangkauan MBG ke berbagai daerah.

BGN memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026), Sudaryono menyebutkan program MBG saat ini telah menjangkau sekitar 58 juta penerima manfaat.

Pemerintah menargetkan cakupan program dapat mencapai sekitar 77 juta hingga 78 juta penerima manfaat.

Artinya, masih ada sekitar 20 juta calon penerima yang perlu dijangkau melalui perluasan program secara bertahap.

Adapun sasaran program tersebut terdiri atas sekitar 57 juta peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Selain itu, terdapat sekitar 21 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang juga menjadi sasaran program MBG.

"Perluasan program harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Kita ingin daerah yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan terlebih dahulu," ujar Sudaryono.

Realisasi Anggaran MBG Capai Rp173,2 Triliun

Di tengah perluasan penerima manfaat, program MBG juga menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan dalam APBN KiTa edisi November 2026, realisasi anggaran MBG hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp173,2 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yang telah menjangkau sekitar 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Angka tersebut merupakan posisi realisasi sampai 31 Oktober 2026, sehingga berbeda periode dengan keterangan Sudaryono pada 20 November 2026 yang menyebut cakupan sekitar 58 juta penerima manfaat.

Data tersebut memperlihatkan bahwa penataan sasaran penerima berlangsung bersamaan dengan peningkatan jangkauan layanan. Pemerintah tidak hanya mengejar pertambahan jumlah penerima, tetapi juga melakukan pembenahan distribusi dan tata kelola pelaksanaan program.

Sebelumnya, BGN Juga Keluarkan 1.653 Satuan Pendidikan

Penertiban penerima MBG bukan pertama kali dilakukan BGN.

Pada 10 September 2026, lembaga tersebut mengumumkan telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat program MBG.

Mayoritas satuan pendidikan tersebut merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial tanpa bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BGN juga menyebutkan bahwa pendataan dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Namun, angka 1.653 satuan pendidikan pada September dan 1.637 sekolah pada November merupakan dua pengumuman berbeda.

BGN belum memberikan penjelasan terperinci mengenai hubungan kedua data tersebut. Karena itu, kedua angka tersebut tidak bisa langsung dijumlahkan sebagai total sekolah yang telah dikeluarkan dari penerima MBG.

Penataan penerima manfaat ini juga menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah, terutama memastikan sekolah dan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat ketika layanan MBG terus diperluas.

Sebab, di balik angka jutaan penerima manfaat, masih ada anak-anak di wilayah terpencil yang menunggu kesempatan mendapatkan makanan bergizi setiap hari. ***