POJOKSATU.id, PURWAKARTA– Tataran akar rumput pemilih yang berada di setiap pelosok negeri ini, selalu dijadikan obyek janji-janji politik saat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) seperti saat ini.
Basis suara di pelosok pedesaan merupakan sasaran empuk janji-janji politik para politisi, saat mereka membutuhkan suara rakyat akan berbondong - bondong jualan janji - janji manis.
Mereka datang (para politisi) menjelang musim pemilu sampai pemilu berlangsung, kemudian hilang seperti ditelan bumi hilang tak berbekas setelah apa yang dicapainya terlaksana.
Kemudian akan muncul kembali nanti saat akan menjelang pemilu, mereka rela turun ke desa-desa untuk mendulang suara rakyat seolah rakyat di pedesaan merupakan komoditi yang cukup di imingi-iming janji manis, kemudian ditinggalkan.
Hiruk pikuk pemilu kemudian sepi kembali, pedesaan kembali lengang ditinggal begitu saja oleh para politisi musiman yang hanya memanfaatkan suara di tataran akar rumput atau pedesaan.
Menjelang Pemilu dan Pilkada masyarakat desa kerap menjadi komoditi politik. Setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik.
“Masyarakat desa sering sering kali menjadi objek politik untuk mencari populariti keberpihakan ilusi. Padahal desa bukan komoditi tapi inti,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
Hal tersebut, kata dia, bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada. Para politisi datang saling berganti hanya sekadar selfie.
“Itu bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada dengan berbagai angle selfie. Selfie dengan petani, selfie dengan nelayan, selfie dengan pengembala, dengan berbagai atribut politik,” ucapnya.
Kang Dedi menilai setelah kontestasi politik selesai sering kali desa terabaikan. Bahkan terkesan pembangunan tidak berpihak ke desa.
Menurutnya dana bagi hasil dari pusat ke desa, provinsi ke desa, kabupaten ke desa harus dilakukan dalam sebuah perencanaan yang terarah. Sehingga pembangunan di desa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu.
“Sehingga tidak melahirkan program yang berulang,” ujarnya.
Jika kebutuhan infrastruktur, jalan, sarana air bersih, irigasi, pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah hingga sarana olahraga ditata berdasarkan karakter budayanya akan melahirkan desa yang memiliki kekuatan spiritual estetik yang bermuara pada lahirnya gelombang kepariwisataan.
Selain itu juga jika semua sudah terpenuhi dalam jangka waktu tertentu maka desa bisa diarahkan untuk memiliki program investasi. Program investasi tersebut berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa.
“Sehingga devidennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa,” pungkas Kang Dedi Mulyadi. (Ade Winanto / pojoksatu)
