POJOKSATU.id - Institut Seni dan Budaya Indonesia Bandung menolak pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di lingkungan kampus mereka.
Penolakan tersebut disampaikan pihak kampus setelah adanya pengajuan peminjaman Gedung Olah Seni (GOS) Patanjala untuk kegiatan nonton bareng film tersebut pada 13–14 Mei 2026.
Kepala Biro Akademik dan Umum ISBI Bandung, Dede Priana mengatakan salah satu alasan penolakan karena pengajuan dilakukan secara mendadak dan terkendala administrasi.
Baca Juga: Resep Nasi Liwet Magic Com Gurih dan Praktis, Aroma Teri serta Rempah Bikin Nagih
“Tidak diizinkan karena mendadak, secara administrasi tidak bisa dilayani di hari libur,” ujar Dede kepada Tempo, Kamis (14/5/2026).
Menurut Dede, pihak kampus awalnya hanya menerima laporan adanya surat masuk terkait peminjaman gedung tanpa mengetahui materi kegiatan yang akan dilaksanakan.
Namun pada siang harinya, pimpinan kampus menerima selebaran kegiatan yang menyebut adanya agenda nonton bareng film Pesta Babi bersama pihak luar kampus.
Baca Juga: Peningkatan Keselamatan, KAI Daop 3 Cirebon Gencarkan Penutupan Perlintasan Sebidang Ilegal
“Pimpinan menerima kabar bahwa film itu mengandung unsur begini begini, sebagai langkah mitigasi kata pimpinan kita tolak saja karena gedungnya tidak diizinkan,” katanya.
Meski demikian, ISBI Bandung menyatakan tidak melarang pemutaran film secara keseluruhan dan mempersilakan kegiatan dilakukan di luar area kampus.
Dinilai Sensitif dan Berpotensi Timbulkan Polemik
Penolakan resmi kemudian dituangkan dalam surat yang ditandatangani Dede Priana pada 13 Mei 2026.
Baca Juga: Menteri PU Dody Hanggodo Panggil Pulang ASN dari Inggris Usai Hina Program MBG
Dalam surat tersebut, pihak kampus menyebut beberapa pertimbangan selain persoalan izin gedung, termasuk substansi film yang dianggap sensitif secara politik.
Film dokumenter itu dinilai mengangkat isu kesukuan, konflik tanah adat, militerisasi, dan kolonialisme modern yang berpotensi memicu ketegangan sosial-politik.
“Muatan narasinya berpotensi memicu polemik atau ketegangan sosial-politik,” demikian isi pertimbangan dalam surat tersebut.
ISBI juga menyebut adanya kekhawatiran terhadap gangguan ketertiban dan situasi kondusif kampus, termasuk potensi munculnya konflik di tengah masyarakat.
Baca Juga: Menteri PU Dody Hanggodo Panggil Pulang ASN dari Inggris Usai Hina Program MBG
Selain itu, judul film dianggap provokatif dan sensitif, terutama di lingkungan mayoritas muslim.
“Terutama di lingkungan mayoritas muslim dan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau provokasi masyarakat luas,” tulis pihak kampus.
Pihak kampus juga menilai film tersebut memuat adegan kekerasan, bahasa vulgar, dan kritik sosial-politik yang dianggap tidak sesuai dengan norma tertentu.
Baca Juga: Secara Konstitusional Jakarta Masih Ibu Kota RI Selama Keppres Belum Ditetapkan Presiden Prabowo
Angkat Isu Papua dan PSN
Film dokumenter Pesta Babi diketahui menyoroti dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan masyarakat lokal di Papua.
Film itu merekam perjuangan masyarakat adat di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi dalam menghadapi ekspansi proyek serta keterlibatan militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dede menambahkan, gedung yang diajukan untuk pemutaran film juga sebenarnya sudah digunakan pihak lain untuk latihan ujian teater.
“Gedung itu dipakai untuk latihan ujian teater, sudah dua bulan gedung itu dipinjam secara resmi oleh jurusan lain untuk ujian,” ujarnya.
Polemik pemutaran film Pesta Babi kini terus menjadi perhatian publik setelah sejumlah agenda nobar di berbagai daerah mengalami penolakan maupun pembubaran. ***
