POJOKSATU.id, JAKARTA - Rotasi Irjen Fadil Imran jadi Kabaharkam Polri lalu digantikan Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya dinilai sudah tepat.

Demikian juga dengan mutasi sederet perwira tinggi lain yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut.

PR Besar Fadil Imran Soal KM 50 Belum Selesai, Kubu Habib Rizieq Ingatkan Beratnya Pengadilan Akhirat

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, saat dihubungi, Kamis (30/3/2023).

Poengky menyebut, Irjen Fadil Imran selama ini sudah menunjukkan kemampuan dan kapabilitasnya melalui berbagai jabatan dan posisi yang diembannya.

Di sisi lain, Fadil Imran juga memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse dan bidan lainnya.

"Kita melihat pengalaman bertugas Pak Fadil di daerah-daerah besar dengan kompleksitas kamtibmasnya yaitu Jawa Timur dan DKI Jaya berprestasi sangat baik," kata Poengky saat dihubungi, Kamis (30/3/2023).

Pengamat Kepolisian Cium Gelagat Pergantian Kapolda Metro Jaya Syarat Muatan Politis, kan Pemilu Sebentar Lagi

Karena itu, maka sudah sangat tepat kemudian Kapolri menunjuk Fadil Imran sebagai Kabaharkam Polri.

Apalagi, Akpol lulusan 91 itu selama bertugas di Jakarta mampu mengatasi gangguan kamtibmas yang cukup rumit di wilayah-wilayah tersebut.

"Sehingga sangat tepat jika beliau menjabat Kabaharkam," tuturnya.

Karena itu, Poengky meyakini Fadil Imran mampu mencegah kejahatan melalui tindakan-tindakan preventif-preemtif menjelang Pemilu 2024.

"Kita harapkan di tahun-tahun politik ini situasi kamtibmas Indonesia tetap sejuk," tuturnya.

 

Syarat muatan politis


Sementara, pengamat kepolisian Bambang Rukmanto memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda.

Justru Bambang Rukminta mencium ada gelagat syarat kepentingan politik dalam mutasi Kapolda Metro Jaya.

Salah satu indikasi kuatnya adalah bahwa Irjen Karyoto tidak memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai Kapolda sebelum ini.

Penunjukan Irjen Karyoto Tak Profesional, Syarat Jadi Metro Satu Setidaknya Pernah Kapolda di 2 Daerah

Sementara, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai dilakukan dengan segala persiapan serta dinamika politik yang terjadi.

"Asumsi yang muncul dan mengarah ke politik itu wajar, karena pelaksanaan pemilu tinggal 11 bulan lagi," kata Bambang saat dihubungi pojokasatu.id, Kamis (30/3/2023).

Akan tetapi, Bambang Rukminto mewanti-wanti agar pimpinan Polri tak lagi mengeluarkan TR baru.

Khususnya TR untuk penggantian Kapolda Metro Jaya sampai dengan kurun waktu hingga 6 bulan ke depan.

Bila hal tersebut terjadi, tentu akan menimbulkan berbagai sepekulasi terhadap Korps Bhayangkara tersebut.

"Akan sangat rawan bila dalam waktu kurang 6 bulan ada pergantian-pergantiam lagi," kata dia. (Firdausi/pojoksatu)