POJOKSATU.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh.

Dorongan ini muncul setelah maraknya laporan kasus keracunan dan lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) di lapangan.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menjelaskan bahwa ICW bersama Koalisi Masyarakat Kawal MBG menuntut penghentian sementara serta audit total terhadap program tersebut.

Ia menekankan, pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan juga perlu menjadi prioritas.

Baca Juga: Bimtek Pengawalan BP: Upaya Kementan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh demi Swasembada Pangan

"Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi intinya mendorong program ini dihentikan dulu, lalu dievaluasi secara total, termasuk pendampingan terhadap kerugian penerima manfaat," kata Eva.

Menurut Eva, ribuan kasus keracunan yang muncul di sejumlah daerah merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah.

Ia menegaskan, pendampingan serta pengawalan bagi korban harus menjadi bagian dari langkah evaluasi.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memastikan MBG tetap berlanjut.

Baca Juga: Kemnaker Buka Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Gaji Setara UMP Mulai Oktober 2025

Ia menolak wacana penghentian program meski ada desakan dari berbagai kalangan.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," ujar Cak Imin.

Terkait wacana penyaluran dana langsung kepada orang tua siswa agar mereka bisa mengelola paket makanan sendiri, Cak Imin menyebut hal itu menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak pelaksana.

"Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu," tuturnya.

Baca Juga: Google Gemini Gratiskan Paket Pro untuk Mahasiswa, Nikmati Fitur Premium

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap MBG, tidak terbatas hanya pada kasus keracunan.

"Semua kejadian harus jadi bahan evaluasi. Mulai dari korban keracunan, sistem yang lamban, hingga berbagai persoalan lain harus dibenahi," jelasnya.

Cak Imin menambahkan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi agar permasalahan serupa tidak terus berulang di masa depan.***

Semoga informasi ini bermanfaat