POJOKSATU.id – Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan dukungannya terhadap pengembangan energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja mereka ke fasilitas tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Barat.
Ketua Pansus III DPRD Jawa Barat, Junaedi, menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait guna memastikan transisi energi menuju sumber daya yang lebih ramah lingkungan berjalan optimal.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan pengelola sistem kelistrikan nasional dalam menyelesaikan pembangunan PLTA Jatigede.
"Kami mengapresiasi keseriusan dalam membangun PLTA Jatigede sebagai bagian dari transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060. DPRD siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pengelola sistem kelistrikan untuk mewujudkan energi bersih yang berkeadilan, terutama di Jawa Barat," ujar Junaedi.
PLTA Jatigede merupakan salah satu proyek strategis nasional yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Januari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meresmikan total 37 proyek ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi, mencakup pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT), jaringan transmisi, dan gardu induk.
Pelaksana Harian General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah, Rifki Santoso, menyambut baik dukungan yang diberikan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, peran pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sangat krusial dalam memperlancar pembangunan infrastruktur kelistrikan berbasis energi bersih.
“Kami mengapresiasi dukungan DPRD Jawa Barat melalui Pansus III yang turut berperan dalam mendorong percepatan transisi energi. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Rifki.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif, akan terus diperkuat guna memastikan proyek ketenagalistrikan di Jawa Barat berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.***
