POJOKSATU.id — Wacana pemerintah untuk memperketat pembelian BBM jenis Pertalite menjadi salah satu kebijakan yang tengah mendapat perhatian.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi BBM diberikan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rencana pembatasan yang dibahas, kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 disebut berpotensi tidak dapat lagi membeli Pertalite.
Baca Juga: Kemarau Panjang 2026 Picu Kebakaran Lahan Lebih 1.000 Hektar di Pulau Jawa, Ini Daftarnya
Oleh sebab itu, pemahaman mengenai desil, termasuk cara pemerintah menetapkan kelompok tersebut, menjadi penting bagi masyarakat.
Berdasarkan keterangan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sosial ekonomi.
Pengelompokan tersebut tidak hanya menggunakan ukuran pendapatan sebagai dasar penilaian.
Baca Juga: Ini Skuad Indonesia di Kejuaraan Dunia BWF 2026, Mampukah Akhiri 7 Tahun Puasa Gelar Juara Dunia?
Pemerintah juga memperhatikan sejumlah aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi hunian, hingga aset yang dimiliki.
Tingkat kesejahteraan masyarakat kemudian dibagi menjadi 10 kategori.
Desil 1 ditempati oleh 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Sebaliknya, desil 10 berisi 10 persen keluarga yang masuk dalam kategori kesejahteraan paling tinggi.
Baca Juga: ASUS ExpertBook P5 G2 Resmi Meluncur, Bawa AI Canggih dan Keamanan Kelas Bisnis
Penetapan desil mempertimbangkan sejumlah kondisi sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan sebuah keluarga.
Artinya, besaran penghasilan bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang masuk ke dalam kelompok desil tertentu.
Mengacu pada informasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), terdapat beberapa aspek yang diperhitungkan dalam proses tersebut.
Di antaranya adalah aset yang dimiliki, kondisi hunian, tingkat pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, serta karakteristik rumah tangga.
Baca Juga: Bukan Cuma Bangladesh, 5 Negara Ini Diisukan Bakal Gantikan Timnas India di FIFA ASEAN Cup 2026
Dari sisi kepemilikan aset, pemerintah mempertimbangkan jenis dan jumlah aset yang terdapat dalam sebuah keluarga.
Informasi tersebut menjadi salah satu gambaran untuk melihat kondisi ekonomi rumah tangga.
Kondisi tempat tinggal juga masuk dalam penilaian.
Aspek yang diperhatikan dapat berkaitan dengan keadaan fisik rumah serta fasilitas dasar yang tersedia bagi penghuninya.
Baca Juga: Gandeng Kemendikdasmen, BGN Sasar 658.300 Guru di Tiga Provinsi, Lakukan Edukasi Gizi Program MBG
Pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga turut menjadi bagian dari indikator sosial ekonomi.
Kedua faktor tersebut dapat memberikan informasi tambahan mengenai keadaan sebuah rumah tangga.
Selain itu, jumlah anggota keluarga dan karakteristik rumah tangga lainnya juga diperhitungkan dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Setelah berbagai indikator tersebut dianalisis, keluarga akan ditempatkan ke dalam salah satu dari 10 kelompok desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa kategori desil dapat mengalami perubahan.
Status tersebut tidak bersifat tetap karena kondisi sosial dan ekonomi sebuah keluarga bisa berubah dari waktu ke waktu.
Ketika terjadi perubahan pada faktor-faktor yang menjadi dasar penilaian dan data diperbarui, posisi keluarga dalam kelompok desil juga dapat mengalami pergeseran.
Karena itu, masyarakat disarankan memeriksa informasi desil secara berkala melalui layanan DTSEN untuk mengetahui status terbaru berdasarkan data yang tersedia.
Baca Juga: Pembaruan Buku Pelajaran SD-SMA Progres 50 Persen, Ini Perbedaannya
Selain untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan, data tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program.
Salah satunya adalah penetapan penerima bantuan sosial maupun kebijakan subsidi.
Melalui sistem pengelompokan ini, pemerintah berupaya memastikan bantuan dan subsidi dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria sasaran.***
