POJOKSATU.ID - Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025) mendapat perhatian publik, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Jawa Tengah Abdul Kholik meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan menangani masalah Bupati Pati, Sudewo.
Bahkan dikabarkan jika masalah tersebut sudah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kita lebih menekankan kepada bertemunya antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah, terutama tentu pemerintah daerah Pati dengan dimonitor atau dipantau oleh Gubernur dan juga Kemendagri, karena kebetulan juga mendapat atensi dari Pak Presiden," kata Abdul Kholik di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).
Lebih lanjut, Abdul Kholik meminta semua pihak yang terlibat untuk duduk bersama mencari titik temu dan jalan keluar.
Aspirasi masyarakat, tambah Abdul, harus disikapi dengan baik oleh kepala daerah, bupati, maupun gubernur. Di sisi lain, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri harus memonitor terus-menerus.
Baca Juga: Temui Massa Aksi, Bupati Pati Sudewo Kena Lempar Sandal dan Air Minum Kemasan
"Tentu semua ini juga dimonitor atau dipantau oleh pemerintah pusat termasuk Kemendagri dan juga Gubernur agar semua aspirasi masyarakat tadi bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah," ucapnya.
Menurut Abdul Kholik, masalah ini harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berjalan.
Di sisi lain ia juga mengingatkan, tantangan fiskal daerah yang berat seharusnya tidak menjadi alasan untuk menaikkan pajak bagi masyarakat.
Pengambilan sebuah keputusan pun harus dilakukan dengan berunding terlebih dahulu dengan warga setempat, yang akan terdampak atas keputusan yang ditetapkan.
"Memang ada tantangan fiskal yang sekarang cukup berat buat daerah tetapi kita berharap tidak kemudian menjadi alasan untuk menaikkan pajak yang kemudian memberatkan masyarakat," tutur Abdul Kholik.
Kalaupun harus terjadi kenaikan, lanjutnya, porsi kenaikannya harus proporsional.
Baca Juga: Resmi Dilantik, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Kini Jabat Wakil Panglima TNI
"Kenaikannya proporsional, bisa meningkatkan pendapatan daerah tapi tidak membebani masyarakat," tandasnya.
Sebagai informasi, kisruh PBB di Pati, Jawa Tengah, bermula dari kebijakan Pemerintah Kabupaten menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
Kebijakan itu memicu protes keras warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Baca Juga: Bunda, Ini Dia Rahasia Menidurkan Bayi dengan Cepat dan Nyaman, Tanpa Drama Lagi!
Mereka menilai kenaikan tersebut memberatkan dan menggalang dukungan untuk menggelar demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025, dengan klaim massa lebih dari 50.000 orang.
Aksi protes kian menguat meski Bupati Sudewo sempat meminta maaf dan berjanji mengkaji ulang kebijakan.
Bahkan, tuntutan warga meluas hingga meminta Sudewo mundur dari jabatan.
Baca Juga: Akui Ada Kesalahan, Ini Klarifikasi Lengkap WAMI terkait Nominal Rp765.594 Royalti Lagu Ari Lasso
Kemudian pada Rabu (13/8/2025) hari ini, warga Kabupaten Pati mulai memadati kawasan Alun-Alun sejak subuh, Rabu (13/8/2025), untuk mengikuti aksi unjuk rasa besar-besaran.
Bahkan aksi unjuk rasa tersebut berujung ricuh dan dikabarkan memakan korban jiwa. ***
