POJOKSATU.id - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian serius pemerintah dan otoritas moneter.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumpulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2026 itu difokuskan pada penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar mampu meredam tekanan terhadap rupiah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Infinix XBook 15 Resmi Meluncur di Indonesia, Laptop Premium Harga Mulai Rp7 Jutaan

"Sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter dan kebijakan fiskal serta pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter saling dukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik saat ini," ujar Dasco.

Dalam kesempatan tersebut, Perry Warjiyo menegaskan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia selama ini berjalan erat dan akan terus diperkuat menghadapi dinamika ekonomi global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry.

Baca Juga: Kasus Korupsi Wamen Imipas Silmy Karim, Pengamat: Hentikan Framing Negatif ke Yasonna Laoly

Dua Langkah Utama Jaga Rupiah
Perry menjelaskan terdapat dua kesepakatan penting yang menjadi fokus penguatan koordinasi fiskal dan moneter.

Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik investasi di pasar keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Menurutnya, kenaikan suku bunga dan imbal hasil di sejumlah negara telah memicu keluarnya dana asing dari berbagai instrumen investasi dalam negeri.

Baca Juga: BYD Tech Culture Fest Medan 2026: Ajang Eksplorasi Teknologi EV, DM, dan Inovasi Mobilitas Masa Depan

"Dengan kenaikan di luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SBN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelasnya.

Langkah kedua ialah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

"Tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," imbuh Perry.

Ia optimistis sinergi yang semakin kuat antara kebijakan fiskal dan moneter akan membantu menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Rincian Hadiah Indonesia Open 2026: Jojo Bisa Kantongi Rp1,8 Miliar

Purbaya Janji Sinkronkan Kebijakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif dan sejalan dengan langkah Bank Indonesia.

"Kita akan mendukung bank sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian," ujar Purbaya.

Menurutnya, sinergi yang kuat akan memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah.

Baca Juga: 100 Contoh Catatan Wali Kelas untuk Rapor Siswa SD, SMP, dan SMA, Lengkap dari Berprestasi hingga Perlu Bimbingan

"Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan efek ke nilai rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang," katanya.

Purbaya juga menyoroti dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah. Itu kan kita dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih di impor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka," ungkapnya.

Baca Juga: 6 Beasiswa S1 2026 yang Masih Buka Pendaftaran Juni-September, Ada Kuliah Gratis, Uang Saku hingga Laptop

Ia berharap stabilitas rupiah nantinya dapat membantu menekan biaya produksi dan menjaga daya beli masyarakat.

"Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya," tambahnya.

Pemerintah Yakin Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai koordinasi lintas lembaga menjadi sinyal positif bagi pasar bahwa pemerintah serius menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Ini sinyal yang diharapkan terjadinya koordinasi erat, koordinasi intens seluruh pemangku kepentingan ekonomi menjaga moneter maupun fiskal kita terus di posisi yang kita harapkan. Situasi hari ini menuntut kerja sama kebijakan harus saling mendukung dan memperkuat satu sama lain baik makro di bawah BI maupun fiskal yang dikendalikan menkeu," ujarnya.

Menurut Prasetyo, dengan fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat, pemerintah akan terus mendorong berbagai program yang mampu menggerakkan sektor riil dan menjaga optimisme dunia usaha.

Baca Juga: Superkomputer Analisa Peluang Timnas Jerman di Piala Dunia 2026, Setelah Wonderkidnya Cedera

Di tengah tekanan global dan gejolak pasar keuangan internasional, koordinasi yang solid antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi modal penting menjaga kepercayaan pasar.

Bagi masyarakat, harapan terbesar bukan hanya rupiah yang kembali menguat, tetapi juga terciptanya stabilitas harga dan daya beli yang lebih terjaga dalam kehidupan sehari-hari.***