POJOKSATU.ID - Pemerintah menggelontorkan dana jumbo untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun di balik gaung keberhasilan peluncuran program di sejumlah kota besar seperti Salatiga dan Surabaya, muncul suara lirih dari pedesaan "kami belum dapat bagian".
Menurut data Kementerian Keuangan, anggaran MBG dalam APBN 2025 mencapai Rp 71 triliun untuk tahap awal pelaksanaan nasional.
Baca Juga: Mau Kerja di Bank? BCA Lagi Cari Peserta Magang untuk Posisi Frontliner dan CS PEMOL!
Angka fantastis itu disebut mencakup pengadaan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar, madrasah, hingga pesantren.
Namun, laporan dari sejumlah daerah memperlihatkan ketimpangan yang mencolok.
Sekolah-sekolah di perkotaan sudah menikmati program MBG, sementara sekolah di pelosok masih harus bergantung pada bekal seadanya yang dibawa dari rumah.
Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, misalnya, program MBG telah berjalan penuh sejak awal Agustus 2025.
Ribuan siswa sudah menerima paket makanan lengkap setiap hari.
Wapres Gibran bahkan meninjau langsung pelaksanaan di SMPN 9 Salatiga untuk memastikan kualitas menu dan kebersihan dapur.
Namun di sisi lain, sekolah-sekolah di kawasan pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Barat justru mengaku belum mendapat kejelasan kapan program akan dimulai.
Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial mengakui bahwa penyaluran program MBG di daerah memang membutuhkan waktu lebih lama.
Karena keterbatasan infrastruktur logistik, tenaga gizi, dan fasilitas dapur sekolah.
Program ini dirancang menggunakan tiga skema utama, dapur sekolah, dapur komunitas, dan vendor penyedia.
Tapi di banyak desa, tiga-tiganya belum siap.
Program MBG sejatinya diluncurkan untuk pemerataan gizi anak Indonesia.
Baca Juga: Gas Terus! Mahfud MD Ungkap Modus Mafia Pajak dan Bea Cukai 10 Miliar Bisa Jadi 6
Tapi pelaksanaannya justru menimbulkan potensi ketimpangan sosial baru.
Seperti anak-anak kota makan bergizi gratis, anak-anak desa masih menunggu giliran sambil membawa bekal sendiri.
Lembaga Kajian Kebijakan Publik CISDI dalam analisis terbarunya menyoroti potensi masalah tata kelola dan ketidaksiapan daerah.
Dengan nilai anggaran yang sangat besar, transparansi dan kesiapan daerah menjadi krusial.
Baca Juga: Riau Kaya Alam, Tapi Pemimpinnya Rakus, Mengapa 4 Gubernur Jatuh karena Korupsi?
Jika tidak merata, program ini bisa memperlebar kesenjangan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah baik yang diharapkan bisa memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia.
Tapi niat baik tanpa distribusi yang adil bisa berbalik menjadi masalah sosial baru.
Sampai kini, ribuan sekolah di pedesaan masih menunggu bagian mereka dari dana Rp 71 triliun yang sudah digelontorkan.
Jika pemerintah tidak segera mempercepat distribusi ke wilayah pelosok, maka slogan “makan bergizi untuk semua”.
Hanya akan terdengar di kota, bukan di desa, tempat anak-anak yang paling membutuhkan.***
