POJOKSATU.ID - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mengeluarkan pernyataan keras terkait rentetan bencana yang terus menghantam berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengungkapkan telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq.

Baca Juga: Deretan Alasan Sanggahan Bansos yang Diterima dan Ditolak, Warga Wajib Tahu sebelum Ajukan Usulan

Isi surat tersebut berisi permintaan agar para menteri melakukan refleksi mendalam bahkan menyebut perlunya taubat nasuha atas kerusakan lingkungan yang semakin tak terkendali.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri Workshop Kepala Sekolah Program SMK Go Global di Bandung pada Senin (1/12/2025).

Di hadapan para peserta, ia menegaskan bahwa berbagai bencana seperti banjir besar, longsor, dan krisis ekologis lain bukanlah fenomena alam semata.

Baca Juga: Berapa Lama Proses Verifikasi Sanggah dan Usul Bansos? Ini yang Perlu Warga Tahu

Melainkan dampak dari kebijakan dan cara kelola lingkungan yang selama ini jauh dari prinsip berkelanjutan.

Menurutnya, bencana yang berulang adalah alarm keras bagi Indonesia.

“Kerusakan lingkungan kita sudah pada fase berat. Saya melihatnya sebagai tanda kiamat ekologis,” ujarnya. dikutip pojoksatu.id dari (kompas.com)

Ia menekankan bahwa kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai hal normal, apalagi dibiarkan berlarut-larut tanpa perubahan kebijakan.

Baca Juga: Desember 2025, Ini Daftar Bansos yang Masih Cair dan Pastikan KPM Cek Segera

Dalam paparannya, Cak Imin menjelaskan bahwa banjir yang melanda banyak daerah bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi merupakan akumulasi kerusakan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Mulai dari hilangnya tutupan hutan, eksploitasi sumber daya yang tak terkendali, hingga lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang mengancam lingkungan.

Surat yang dikirimkan kepada tiga menteri tersebut bukan hanya bentuk teguran politik, tetapi juga dorongan moral agar pemerintah memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

Baca Juga: Berhak Dapat Bansos! 12 PAS, Kelompok Pemerlu Atensi Sosial yang Wajib Jadi Prioritas Bansos

Ia meminta agar kementerian terkait tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi melakukan evaluasi mendalam atas kebijakan yang mendorong pelepasan lahan, perizinan tambang, serta praktik industri yang merusak ekosistem.

Cak Imin menyebut keadaan saat ini sebagai momentum untuk menata ulang arah pembangunan.

“Saya mengajak para menteri untuk melakukan introspeksi paling dalam, termasuk taubat nasuha, karena kerusakan yang terjadi bukan hal kecil. Ini menyangkut masa depan bangsa,” katanya.

Baca Juga: Banyak Korban Terdampak, MUI Desak Penetapan Bencana Nasional untuk Banjir Bandang Sumatra

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran ekologis dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk di dunia pendidikan.

Dalam acara workshop tersebut, Cak Imin meminta para kepala sekolah untuk mulai memperkuat kurikulum yang menanamkan kesadaran lingkungan bagi generasi muda.

Menurutnya, perubahan pola pikir dan budaya pengelolaan alam harus dimulai sejak dini agar siklus kerusakan tidak terus berulang.

Selain meminta refleksi bagi para pemangku kebijakan, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat mitigasi bencana.

Baca Juga: Hanya Lulus Substantif Belum Cukup! Tahap Wawancara Jadi Gerbang Penentu PPG

Ia menilai peringatan dini, perbaikan tata ruang, serta penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan harus lebih tegas dan konsisten.

Dengan banyaknya daerah yang kini rentan banjir dan longsor, langkah-langkah penanganan jangka panjang harus diprioritaskan.

“Kita sedang berada di tengah krisis ekologis. Negara harus hadir dengan kebijakan yang menyelamatkan, bukan merusak,” tegasnya menutup pernyataan.***