POJOKSATU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap keras pemerintah terhadap praktik curang di sektor perpajakan.
Ia memastikan tidak akan memberi toleransi, baik kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan wewenang maupun wajib pajak yang mencoba bermain kotor demi menghindari kewajiban.
Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya menyusul langkah perombakan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca Juga: Jenazah Pramugari Pesawat ATR 42-500 Esther Aprilita Ditemukan Masih Utuh, Sidik Jari Terbaca
Pada Kamis (22/1/2026), Kementerian Keuangan melantik empat pejabat baru di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara sebagai bagian dari pembenahan internal.
Rotasi ini dilakukan di tengah mencuatnya kasus dugaan suap di KPP Madya Jakarta Utara yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Purbaya, mutasi dan rotasi jabatan bukan sekadar penyegaran organisasi, melainkan peringatan keras bagi seluruh jajaran DJP.
Baca Juga: Anggaran Rp19 Miliar Disiapkan untuk Tenaga Non-ASN, Bukan Dialihkan ke PPPK, Tapi ke Outsourcing
Ia menekankan bahwa integritas aparatur pajak merupakan fondasi utama kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penerimaan negara.
“Siapa pun yang main-main soal pajak, akan ditindak. Tidak peduli siapa bekingannya,” tegas Purbaya, dikutip pojoksatu.id dari TV One News.
Ia menegaskan, setiap pegawai pajak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan. Tidak hanya sanksi administratif, tetapi juga proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Baca Juga: Modus Oknum Mengaku Polisi, Motor Nasabah BFI Medan Raib Dibawa Kabur
Purbaya meminta seluruh jajaran DJP berani bersikap dan tidak takut menghadapi tekanan dari pihak mana pun.
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti praktik “bekingan” yang kerap menjadi tameng oknum tertentu dalam melanggengkan pelanggaran.
Ia menilai, keberanian melawan praktik semacam ini menjadi ujian integritas bagi aparat pajak.
Untuk itu, Purbaya memastikan bahwa dukungan penuh datang langsung dari Presiden guna menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
“Pegangannya jelas. Negara harus hadir, dan aturan harus ditegakkan. Jangan takut,” ujarnya.
Kasus yang menyeret KPP Madya Jakarta Utara menjadi alarm serius bagi Kementerian Keuangan.
Baca Juga: TPG Cair Per Bulan Lancar! Rumus Cepat Hitung Jam Mengajar, Ekuivalensi, dan Validasi Info GTK
Purbaya menilai pembenahan menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan internal akan diperketat, termasuk melalui evaluasi kinerja dan sistem pengendalian yang lebih ketat.
Di sisi lain, Purbaya mengingatkan wajib pajak agar tidak mencoba mencari jalan pintas dengan cara-cara melanggar hukum.
Baca Juga: Korban Tenggelam di Rengasdengklok Karawang Akhirnya Ditemukan Tim Gabungan
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berintegritas demi mendukung pembangunan nasional.
Langkah tegas ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pajak sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Purbaya menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa era kompromi terhadap pelanggaran pajak telah berakhir.***
