POJOKSATU.id - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada 21 Juli 2026.
Pergantian tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola lembaga, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini muncul terkait kesesuaian kompetensi pejabat dengan tugas yang diemban.
Sebelumnya, struktur organisasi BGN sempat menjadi sorotan karena sejumlah posisi strategis diisi oleh figur dengan latar belakang yang dianggap kurang berkaitan langsung dengan bidang gizi maupun tata kelola program.
Baca Juga: Berkedok Toko Bangunan Diduga Jadi Sarang Judol, di Pusat Kota Purwakarta
Kini, pendekatan tersebut berubah dengan menempatkan pejabat yang memiliki keahlian sesuai fungsi masing-masing.
Salah satu posisi yang mendapat perhatian adalah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang kini dijabat dr. Prima Yosephine.
Dokter yang juga bergelar Magister Kesehatan Masyarakat itu memiliki pengalaman sebagai mantan Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dan pernah memimpin program imunisasi nasional.
Baca Juga: Kemendikdasmen Gelar Diskusi Sanitasi Bersih di SMK, Hadirkan UNICEF Indonesia dan Pakar Pendidikan
Pengalaman tersebut dinilai relevan dalam menyusun kebijakan kesehatan berskala nasional, mulai dari penentuan sasaran, penyusunan sistem distribusi hingga pengembangan indikator berbasis data yang menjadi fondasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran kini diisi Zainuri, seorang akuntan yang mengantongi sertifikasi Certified Fraud Examiner dan Certified Forensic Auditor serta pernah menjabat Kepala Biro Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penempatan auditor forensik di sektor logistik dinilai strategis mengingat bidang tersebut mengelola anggaran besar sekaligus memiliki risiko tinggi terhadap potensi penyimpangan.
Baca Juga: Dua Menit
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan keuangan dan distribusi program.
Di bidang kemitraan, Deputi Promosi dan Kerja Sama dipercayakan kepada Dr. Mariman Darto, doktor yang memiliki latar belakang pendidikan magister di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia serta berpengalaman dalam pengembangan manajemen talenta.
Peran ini dipandang penting karena Program MBG membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaannya berjalan optimal.
Baca Juga: Jejak Karier Komjen Pol. Karyoto: Dari Penyidik hingga Kabaharkam Polri
Penguatan juga dilakukan pada sektor pengawasan.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan kini dijabat Dr. Ketut Sumedana, seorang jaksa senior berpangkat Jaksa Utama Madya yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Bali serta menyandang gelar doktor ilmu hukum.
Penempatan aparat penegak hukum pada bidang pengawasan dipandang sebagai langkah memperkuat integritas internal lembaga, terutama setelah BGN sebelumnya menghadapi berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
Baca Juga: Rincian Hadiah China Open 2026, Gugur di 32 Besar Saja Kantongi Puluhan Juta Rupiah
Di sisi administrasi, posisi Sekretaris Utama kini dipercayakan kepada Dr. Lili Khamiliyah, doktor manajemen yang memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, termasuk pernah memimpin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta dan Cirebon.
Pengalaman di bidang perbendaharaan negara diharapkan mampu memperkuat tata kelola administrasi serta pengelolaan anggaran BGN agar lebih akuntabel dan efisien.
Komposisi baru tersebut memperlihatkan pola penempatan yang lebih selaras dengan fungsi organisasi.
Baca Juga: Kasus Febrie Adriansyah, Pakar Trisakti Duga Kuat Aset Senilai Rp540 M yang Disita Terkait TPPU
Bidang kesehatan dipimpin tenaga kesehatan masyarakat, distribusi dikelola auditor forensik, kemitraan ditangani ahli kebijakan publik, pengawasan diperkuat jaksa senior, sedangkan administrasi ditopang pejabat berpengalaman di bidang keuangan negara.
Meski demikian, penyusunan struktur organisasi yang lebih tepat baru menjadi langkah awal dalam proses pembenahan lembaga.
Kompetensi para pejabat tetap akan diuji melalui kinerja nyata dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Harapan publik pun kini tertuju pada kemampuan jajaran baru tersebut untuk membuktikan bahwa reformasi kelembagaan tidak berhenti pada pergantian nama, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan di lapangan.***
