POJOKSULSEL, MAKASSAR - Kebutuhan hunian atau rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Sejak 2018 hingga sekarang, angka backlog rata-rata berada pada kisaran 12 juta. Butuh kerja ekstra dan strategi jitu dari pemerintah bersama pihak terkait untuk mengatasi problematika klasik tersebut, demi merealisasikan target zero backlog pada 2045.
Berdasarkan data terbaru Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di tanah air mencapai 12,71 juta. Keluarga yang belum memiliki rumah didominasi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah alias MBR.
Ditilik dari latar belakang umur, paling dominan milenial mencapai 5,8 juta. Disusul generasi X (4,64 juta), generasi Z (432 ribu), baby boomer (1,6 juta), dan pre-boomer (232,99 ribu). Terdata pula 10,75 juta keluarga di Indonesia yang sebenarnya mempunyai daya beli tapi butuh stimulus dukungan untuk memiliki rumah.
Guna menjawab permasalahan itu, pemerintah mencanangkan program satu juta rumah. Nah, PT Bank Tabungan Negara Tbk alias Bank BTN tampil sebagai tulang punggung program perumahan nasional tersebut. Beragam inovasi dalam agenda transformasi perusahaan terus digenjot. Bukan sebatas memperkuat bisnis, tapi juga membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan pihaknya berkomitmen terus mendukung program satu juta rumah dari pemerintah untuk mengatasi angka backlog yang masih tinggi. Bahkan, Bank BTN ikut merancang berbagai strategi pengembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Bank BTN juga telah mengidentifikasi kelompok-kelompok yang membutuhkan stimulus dukungan agar dapat mempunyai rumah yang layak. Adapun kelompok itu antara lain yakni MBR, pekerja informal, dan milenial. Guna membantu kelompok ini, Bank BTN menggandeng berbagai pihak dan juga telah menyiapkan program KPR tersendiri.
Untuk kategori MBR misalnya, ada program KPR BTN Subsidi, yang memang ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah sejahtera jenis tapak atau susun. Lalu, untuk kategori pekerja informal tersedia program KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Skema KPR BP2BT telah menyentuh driver ojek online dan pedagang pasar, di mana Bank BTN menjalin kerja sama dengan Gojek dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi). Adapun untuk milenial, ada program KPR Gaess dengan masa tenor yang lebih panjang, jika dibandingkan dengan program KPR BTN lainnya.
Baca juga
9 Syarat KPR Informal untuk Pekerja Informal Cicil Rumah Idaman, Cukup Menabung Rutin 6 Bulan
Hirwandi menekankan pentingnya mendukung pembiayaan perumahan bagi kelompok-kelompok tersebut. Toh, jumlahnya cukup besar dan menjadi pasar potensial bagi perbankan sekaligus mendukung program perumahan nasional. Misalnya milenial dengan jumlahnya hampir separuh dari total backlog. Sedangkan untuk masyarakat miskin dan MBR mencapai 83 persen.
Dukungan juga perlu diberikan lantaran akses mereka dalam mendapatkan pembiayaan rumah layak dan terjangkau masih minim, khususnya untuk pekerja informal. Selama ini, MBR informal dinilai unbankable dan relatif dianggap berisiko tinggi.
"Dari sekian kita menyalurkan (KPR) ke MBR, ya ternyata sektor informal itu hanya 9-10 persen," ujar Hirwandi, saat acara diskusi di sela penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan di Jakarta pada 25 Januari 2023, yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.
Dipaparkannya pula tantangan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia yang sangat tinggi. Musababnya, setiap tahunnya terjadi penambahan kurang lebih 1,9 juta keluarga baru, yang tentunya membutuhkan hunian layak. Sementara target pembangunan rumah dari pemerintah kurang lebih pada kisaran 1 juta.
Kuasai Pasar KPR Subsidi
Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar (Foto Screenshot dari Youtube Bank BTN)
Sebagai pelopor penyaluran KPR di Indonesia sejak 1976, Bank BTN konsisten menguasai pasar pembiayaan rumah subsidi. Tahun lalu, pangsa pasar perseroan mencapai 83,6 persen. Secara keseluruhan, Bank BTN menyalurkan pembiayaan hampir Rp400 triliun guna membangun lebih dari 5 juta rumah impian bagi keluarga di tanah air.
Secara rata-rata, Bank BTN terbilang sukses menyerap kurang lebih 90 persen dari kuota KPR subsidi pemerintah. Bahkan, realisasi KPR subsidi bank ini menembus angka 97 persen pada 2022 untuk skema FLPP, BP2BT, Tapera dan SSB.
Tidak heran, Bank BTN berani mematok target tinggi pada tahun ini. Tidak main-main, perseroan membidik penyaluran penyaluran KPR untuk skema FLPP dan Tapera sebesar Rp 27,337 triliun. Adapun target tersebut setara 182.250 unit rumah dengan asumsi setiap unit dibanderol Rp150 juta.
"Bank BTN adalah bank perumahan dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor utama Program Satu Juta Rumah, terutama di segmen MBR," ungkapnya.
Baca juga
7 Keistimewaan dan Syarat KPR Informal, Cocok untuk Pekerja Informal Cicil Rumah Tanpa Slip Gaji
Lebih jauh, Hirwandi memaparkan Bank BTN terus memperluas dan meningkatkan kapasitas, layanan dan akses pada segmen MBR. Adapun upaya yang dilakukan antara lain yakni menyediakan produk end to end dan mengembangkan kerja sama partnership.
Strategi lain, Bank BTN menggenjot KPR berbasis komunitas. Nah, upaya ini juga selaras dengan komitmen menjangkau pekerja informal. Adapun pekerja informal yang disasar mulai dari driver ojek online, pedagang pasar, tukang cukur hingga karyawan toko/minimarket.
"Bank BTN juga terus melakukan pengembangan kerja sama pembiayaan. Maksudnya KPR dengan SMF, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera dan lain-lain. Selanjutnya juga dilakukan pengembangan digitalisasi dan sentralisasi bisnis proses," tuturnya.
Adapun untuk pengembangan KPR subsidi pada masa mendatang, Hirwandi mengaku bersama pemerintah terus mendorong pembangunan rumah vertikal. Di samping itu, untuk skema pembiayaan diusulkan enam langkah strategis. Usulan itu dirancang agar kebutuhan rumah rakyat terpenuhi dengan tidak terlalu membebani anggaran negara.
Beberapa usulan tersebut yakni skema baru KPR FLPP, skema baru KPR SSB, Rent to Own untuk MBR Informal, KPR dengan skema Staircasing Shared Ownership, Penetapan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan pengalihan dana subsidi uang muka ke pembayaran pajak pembeli.
Rumah Murah untuk Rakyat
FOTO IST
Selama tujuh dekade lebih, Bank BTN hadir sebagai Sahabat Keluarga Indonesia. Bank pelat merah ini terus menggenjot transformasi perusahaan, termasuk digitalisasi untuk memperkuat kinerja, khususnya sebagai bank perumahan yang membantu pembiayaan rumah murah untuk rakyat.
Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo, mengaku optimistis pertumbuhan sektor properti terus meningkat. Musababnya, kebutuhan hunian masih sangat tinggi. Potensi itu ditangkap Bank BTN dengan berbagai inovasi dalam menyalurkan pembiayaan rumah dengan fokus sasaran MBR, pekerja informal dan milenial.
Menurut dia, untuk menghadirkan rumah murah untuk rakyat diperlukan kolaborasi semua pihak terkait. Tidak sebatas pemerintah dan Bank BTN, namun seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pembiayaan perumahan. Dengan begitu, dapat terlahir skema KPR yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang sama sekali belum mempunyai rumah.
"Diperlukan skema-skema KPR yang meringankan konsumen. Tentunya kolaborasi instansi terkait dan developer menjadi penting dalam menyusun skema KPR tersebut. Adapun BTN terus berupaya meningkatkan layanan dan jga menyediakan pola pembiayaan yang lebih fleksibel dan bisa diakses affordable bagi masyarakat," ungkapnya.
Baca juga
8 Ide Renovasi Rumah Subsidi Jadi Terlihat Keren, Teras Jadi Ruang Tamu
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, sebelumnya menyatakan pemerintah akan terus mengupayakan pemerataan pembangunan rumah layak serta infrastruktur pendukung untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disebutnya penting guna menekan backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya bagi MBR.
"Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi, tiga lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa," tuturnya.
Zainal juga mendorong kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama perbankan untuk ikut memastikan penyaluran bantuan subsidi perumahan diterima oleh MBR. KPR subsidi ditekankan harus tepat sasaran. "Bukan sekedar orang yang beli rumah untuk nanti dijual kembali. Ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa yang disediakan negara harus kita optimalkan," ucapnya.
Diharapkannya pula agar kerja sama Kementerian PUPR dengan pihak perbankan, seperti Bank BTN sebagai salah satu penyalur bantuan subsidi perumahan dapat terus terjalin dengan baik. Dengan begitu, dapat membantu menjamin amanat belanja negara lewat APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
(fadli/pojoksulsel)
