POJOKSATU.ID - Sebanyak 82 desa di tujuh kecamatan hingga kini terisolir total, melanda Kabupaten Aceh Tengah, kondisi ratusan ribu warga masih memprihatinkan.
Hampir tiga pekan pascabanjir bandang dan longsor, dengan akses darat lumpuh dan bantuan logistik belum menjangkau secara merata.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan kecepatan negara dalam menangani bencana berskala besar.
Baca Juga: Akhirnya! BKN Pastikan Kebijakan PPPK Paruh Waktu Tahun Depan, Ini Detail yang Harus Diketahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengakui hingga 13 Desember, kendaraan roda empat sama sekali belum bisa menembus puluhan desa tersebut.
Beberapa wilayah hanya bisa dilalui sepeda motor dengan risiko tinggi karena lumpur tebal dan jalan rusak parah.
Ironisnya, sebagian desa bahkan tidak bisa diakses sama sekali kecuali melalui jalur udara.
Baca Juga: Batubara Ilegal 1.430 Ton Digerebek, ESDM Bongkar Praktik Tambang Liar di Muara Enim
Wilayah terdampak mencakup 20 desa di Kecamatan Bintang, 19 desa di Kecamatan Linge, 17 desa di Celala, hingga desa lainnya di Ketol, Rusip Antara, Silihnara, dan Kute Panang.
Total, sebanyak 54.975 warga terjebak dalam isolasi panjang, menggantungkan harapan pada bantuan udara yang jumlahnya terbatas dan tidak rutin.
Distribusi logistik menjadi persoalan krusial. Pemerintah daerah mengakui kesulitan mendistribusikan kebutuhan pokok seperti beras, air bersih, dan obat-obatan.
Baca Juga: LDII Karawang Tegaskan Masjid Terbuka untuk Umum, Bantah Tuduhan Pengusiran Lewat Video Provokatif
Jalur darat rusak parah, sementara pengiriman lewat helikopter menghadapi keterbatasan armada dan cuaca.
Akibatnya, banyak warga belum tersentuh bantuan secara layak, meski bencana telah berlalu hampir tiga minggu.
Data Posko Tanggap Darurat Hidrometeorologi Aceh mencatat, korban meninggal dunia di Aceh Tengah mencapai 23 orang, dengan empat lainnya masih dinyatakan hilang.
Jumlah pengungsi menembus 12.154 jiwa yang tersebar di 94 titik, sebagian besar tanpa fasilitas memadai.
Infrastruktur hancur di berbagai titik, termasuk 92 ruas jalan dan 72 jembatan yang rusak atau putus total.
Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem mitigasi dan respons bencana di wilayah rawan seperti Aceh Tengah.
Ketergantungan pada jalur udara sebagai satu-satunya solusi darurat mencerminkan absennya perencanaan jangka panjang yang serius.
Ketika akses jalan runtuh, negara seolah ikut terputus dari warganya.
Warga yang terisolir kini hanya bisa menunggu. Aktivitas ekonomi lumpuh, layanan kesehatan terbatas, dan anak-anak kehilangan akses pendidikan.
Mengapa hingga kini belum ada terobosan nyata untuk membuka akses darat darurat atau penambahan armada udara secara signifikan?
Bencana ini tidak hanya menguji ketangguhan alam Aceh Tengah, tetapi juga menguji komitmen pemerintah dalam melindungi rakyatnya.
Selama desa-desa itu masih terisolir, klaim penanganan darurat akan terus terdengar hampa di telinga para korban.
Demikian perkembangan informasi seputar 82 desa di Aceh yang masih terisolasi dan minimnya perhatian dari pusat.***
