Oleh: Sugeng Budiharsono

POJOKSATU.id - Perang di berbagai belahan bumi seperti di Asia Barat (AS-Israel dengan Iran), dan di Eropa Timur (Ukraina dengan Rusia), seharusnya tidak perlu terjadi.

Karena menurut Edward N. Luttwak (1990) dalam artikelnya yang berjudul "From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conflict Grammar of Commerce" menyatakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin, seharusnya persaingan antarnegara bergeser dari cara-cara militer ke instrumen ekonomi.

Di mana metode perdagangan (antarnegara) dijalankan dengan logika konflik.

Konsep ini menegaskan bahwa instrumen pasar seperti modal, teknologi untuk kegiatan nonmiliter, dan penetrasi pasar digunakan untuk mencapai tujuan geopolitik dan pertahanan nasional yang sering kali bersifat zero-sum.

Praktiknya dalam dunia nyata ini tidak sepenuhnya dijalankan AS.

Bahkan setelah runtuhnya Uni Soviet, AS praktis sebagai penguasa tunggal dunia.

Untuk mencapai tujuan geopolitiknya, AS malah menggunakan instrumen kekuatan militer.

Papan Catur Raksasa dan Doktrin Bush

Strategi geopolitik AS untuk mempertahankan dominasi globalnya di Eurasia, menganggap Eurasia sebagai "papan catur raksasa".

Hal ini seperti diuraikan oleh Zbigniew Brzezinski (1997) dalam bukunya The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives.

Isi buku ini menetapkan peran penting Eurasia dan membagi negara-negara menjadi pemain geostrategis dan untuk mencegah munculnya pesaing AS.

Tujuan strategi ini adalah mengelola kekuatan di Eurasia untuk menghindari aliansi anti-hegemoni yang merugikan kepentingan AS.

Tindakan militer AS mirip film koboi. Apalagi setelah adanya peristiwa 11 September 2001.

Presiden AS pada waktu itu, George W. Bush segera mencanangkan Perang melawan terorisme.

Bush menggunakan segala cara dalam rangka memenangkan Perang dan melindungi warga negara AS, atau yang lebih dikenal dengan Doktrin Bush (Persson, 2007).

Doktrin ini penuh dengan kontroversi tentang penggunaan kekuatan militer untuk menyerang negara lain secara preemptive jika negara itu dianggap sebagai ancaman potensial bagi AS.

Presiden Bush Junior melakukan penyerangan terhadap Afghanistan pada tahun 2001, dan Irak tahun 2003.

Serangan 11 September 2001 walaupun tidak terbukti dilakukan oleh teroris yang terkait dari suatu negara manapun, tapi Doktrin Bush masih dijalankan selepas pemerintahan Bush.

Sebagai contoh adalah Presiden Barack Obama bersama aliansi Eropanya pada tahun 2011 melakukan penyerangan ke Libya untuk menggulingkan Presiden Muammar Khadafi.

Cara yang lebih halus dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu pemberontak domestik seperti di Sudan untuk pelengseran Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019, dan Presiden Bashar al-Assad dari Suriah pada tahun 2024.

Ada dugaan bahwa AS dan Israel ‘berkontribusi’ dalam penggulingan tersebut (Douek, 2024).

Hal ini dikarenakan AS berkepentingan untuk membersihkan musuh-musuh Israel dan mengeliminasi pengaruh Rusia dari Timur Tengah.

Kekuatan tersisa di Timur Tengah sebagai musuh Israel hanyalah Iran.

Saat AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari untuk mengganti rezim, ternyata tidak terlaksana.

Walaupun pemimpin tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei, dapat dibunuh, tetapi karena sifat kepemimpinan Iran berlapis, maka pergantian rezim yang tunduk kepada AS dan Israel tidak terjadi.

Sebaliknya, perang tersebut menyebabkan berkurangnya kekuatan AS dan Israel.

Geoekonomi: Perang dengan Statecraft

Melemahnya kekuatan AS akibat perang dengan Iran mungkin akan mengurangi gaya koboi AS dalam penggunaan kekuatan militer.

Penggunaan kekuatan militer oleh AS pada masa Perang Dingin malah lebih sedikit.

Kembali kepada Luttwak di atas, barangkali AS akan menggunakan diplomasi ekonomi dalam bingkai geoekonomi yang ujungnya adalah mencapai tujuan geopolitik juga.

Buku War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft karya Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris (2016) menguraikan bagaimana negara menggunakan alat ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik.

Artinya tanpa menembakkan satu peluru pun, suatu negara dapat menguasai negara lain hanya menggunakan economic statecraft.

Economic statecraft adalah penggunaan sumber daya dan instrumen ekonomi oleh suatu negara untuk mencapai geopolitik (Baldwin, 1985).

Instrumen economic statecraft dibagi menjadi dua, yaitu yang sifatnya positif dan negatif.

Instrumen economic statecraft yang sifatnya positif antara lain adalah:

1. Bantuan pembangunan dalam rangka memperkuat pengaruh geopolitik;

2. Perjanjian perdagangan dengan membuka akses pasar yang lebih luas atau penurunan tarif;

3. Investasi berupa penanaman modal langsung yang strategis;

4. Pinjaman dan subsidi: Bantuan keuangan bersyarat atau kemudahan kredit.

Sedangkan diplomasi ekonomi negatif sebagai berikut:

1. Embargo dan boikot, yaitu adanya larangan total atau pembatasan ketat terhadap kegiatan ekspor dan impor;

2. Tarif dan kuota dengan cara meningkatkan bea masuk yang drastis untuk memukul ekonomi negara tertentu;

3. Pembekuan aset dengan cara menahan dana atau aset keuangan milik pejabat atau entitas asing di luar negeri;

4. Kontrol ekspor dengan pembatasan transfer teknologi tinggi atau penjualan senjata.

Instrumen economic statecraft yang sifatnya positif dapat menjadi bersifat negatif.

Bantuan hibah tapi memiliki agenda tersembunyi misalnya dalam rangka demokratisasi tapi sesungguhnya merekrut LSM, mahasiswa, akademisi, media massa, dunia usaha untuk dapat digerakkan untuk kepentingan mereka.

Operasi spionase juga sering kali ada di balik bantuan.

Pinjaman juga dapat bersifat negatif, negara pemberi pinjaman memberi pinjaman yang besar sehingga negara peminjam tidak mampu mengembalikannya.

Akibatnya negara penerima pinjaman di bawah kendali negara pemberi pinjaman, bahkan ’disita’.

Sebagai contoh pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, karena gagal bayar sebagai pengurang beban utang, maka pelabuhan tersebut disewakan selama 99 tahun.

Pada kasus perdagangan dapat bersifat negatif, misalnya terjadinya under invoicing dan transfer pricing.

Perang Indonesia vs Singapura

Praktik under invoicing dan transfer pricing dilakukan oleh perusahaan-perusahaan eksportir khususnya sumber daya alam yang memiliki perusahaan cangkang di Singapura.

Akibat praktik ini selama 1991-2024 Indonesia dirugikan sebesar USD908 miliar.

Pada era SBY kebocoran mencapai USD398 miliar, dan di era Jokowi sebesar USD403 miliar.

Pada era kedua presiden tersebut mencapai USD801 miliar atau sebesar USD40 miliar per tahun, jumlah yang fantastis. Singapura bagai lintah penghisap kekayaan Indonesia.

Di era Prabowo kebocoran tersebut ditutup dengan kebijakan Ekspor Sumber Daya Alam Strategis Satu Pintu melalui PT DSI.

Kebijakan ini tentu sangat merugikan Singapura yang selama ini sebagai salah satu negara penadah barang haram ini. Selain itu saham-saham yang terkait dengan komoditas tersebut langsung anjlok.

Perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut: First Resources Ltd terjun bebas hingga 28%, MP Evans Group merosot tajam 24,2%, AEP具 Plantation PLC anjlok 21%, Golden Agri turun 18%, dan Wilmar International Ltd tertekan 11%.

Singapura tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan.

Media Singapura seperti The Straits Times dan CNA menggaungkan 'Sell Indonesia'. Singapura juga dibantu oleh Bloomberg.

Bahkan lembaga pemeringkat kredit seperti S&P, Moody's, dan Fitch Ratings ikut membantu menyerang Indonesia.

Tidak terkecuali juga dengan kaki tangannya di Indonesia ikut membantu seperti dari media massa, LSM, bahkan akademisi.

Serangan tersebut bertujuan menggagalkan kebijakan tersebut. Dampak serangan yaitu pada anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah.

Bila berlanjut akan seperti tahun 1998 dengan kejatuhan Presiden Soeharto.

Jadi perumpamaan Singapura sebagai Israelnya Asia Tenggara benar adanya.

Presiden Prabowo sampai menyerukan perlunya nasionalisme dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ini sepertinya merujuk pada buku magnum opus Liah Greenfeld (1992) yang berjudul Nationalism: Five Roads to Modernity.

Tentu bukan nasionalisme rasis seperti Israel yang haus perang dan genosida.

Netizen Indonesia yang patriotik memberikan serangan balik kepada Singapura dengan menggaungkan #sellSingapore.

Entah akibat tekanan kebijakan ekspor satu pintu dan tagar #sellSingapore, Wakil Perdana Menteri yang merangkap Menteri Perdagangan dan Industri, Gan Kim Yong, melakukan kunjungan mendadak ke Indonesia pada tanggal 9 Juni.

Agenda utamanya adalah membahas kebijakan ekspor SDA Satu Pintu.

Walaupun disertai pemanis pembahasan keberlanjutan investasi dan hubungan serantau.

Setelah kunjungan tersebut, rupiah dan IHSG mengalami rebound yang cukup signifikan berkat kesigapan pemerintah dan Bank Indonesia, serta warga negara Indonesia yang patriotik.

Diharapkan pemerintah segera melakukan transformasi ekonomi, penguatan fiskal, memfokuskan program pemerintah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan tata kelola yang baik.

Sehingga ekonomi biaya tinggi menurun dan iklim investasi membaik.

Dampaknya tentu akan menguatkan perekonomian dan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

*) Pendiri dan peneliti senior pada Geoeconomics Assessment Institute of Nusantara (GAIN)