Oleh: Sugeng Budiharsono

TERBONGKARNYA kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penambangan timah sebesar Rp 271 triliun atau bahkan telah diupdate menjadi 300 triliun rupiah di provinsi Kepulaun (Kep.) Bangka Balitung telah membuka tentang bobroknya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Bisa jadi nilai 271 atau 300 triliyun itu terlalu tinggi, karena menghitung kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan tersebut. Namun bisa jadi juga bahwa nilai sebesar itu hanya sebuah puncak gunung es dari korupsi yang telah berlangsung sekian tahun.

Para terduga korupsi dan TPPU yang melibatkan pejabat BUMN, pengusaha, dan pejabat pemerintah, sudah ada yang menjadi tersangka dan telah disita, antara lain 5 smelter. Penyidikan masih terus dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya eksploitasi timah di Kep. Bangka Belitung ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Hasil eksploitasi tersebut diduga sebagian besar juga tidak diinvestasikan lagi ke provinsi tersebut. Sehingga terjadi kebocoran wilayah (regional leakages). Sehingga manfaat eksploitasi tersebut tidak optimal bagi masyarakat setempat. Sebaliknya dampak buruk, seperti kerusakan lingkungan malah menimpa masyarakat yang tinggal di provinsi tersebut.

Di balik kasus itu, ada blessing in disguise, bahwa rakyat dan pejabat pemerintah daerah di provinsi Bangka Belitung yang masih peduli kepada daerahnya. Mereka mulai terbuka mindsetnya, untuk tidak terlalu mengandalkan timah sebagai penggerak pembangunan.

Timah sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, memiliki keterbatasan cadangan. Jika tidak memiliki jalan keluar (exit strategi) yang akurat dan pada waktu yang tepat, dapat mengulang Tragedi Nauru. Tragedi Nauru adalah tragedi yang terjadi pada Republik Nauru, saat cadangan fosfat habis di eksploitasi, maka rakyat langsung jatuh miskin dan sebagian besar lingkungan tersebut rusak berat.

Sumber Daya Alam untuk Rakyat

Seyogyanya sumber daya alam itu diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang saja. Barangkali Indonesia bisa belajar dari negara-negara Timur Tengah yang kaya sumber daya alamnya, dan rakyatnya sejahtera. Jangan sebaliknya, rakyatnya melarat, bagai tikus mati di lumbung.

Negara Qatar misalnya, dengan sumber daya migasnya, telah mampu mensejahterakan rakyatnya bahkan sejak mereka baru lahir. Mengapa tidak terjadi di Indonesia, yang dikenal akan kekayaan sumber daya alam yang besar dan beragam? Seringkali dijawab untuk pembenarannya, bahwa hal tersebut biasanya dikaitkan dengan kutukan sumber daya (resources curse), yaitu negara yang kaya sumber daya, biasanya miskin. Dengan contoh Indonesia dan Nigeria. Kenapa kutukan tersebut tidak terjadi di negara-negara di Timur Tengah? Memangnya kutukan tersebut tidak berlaku di sana, mengapa?

Negara-negara Timur Tengah yang kaya sumber daya alam walau negaranya berbentuk kerajaan telah mampu memanfaatkan eksploitasi sumber daya alamnya untuk rakyatnya. Rakyat sejahtera, walau tidak sedemokratis Indonesia.

Mari kita bedah kondisi di Indonesia, khususnya provinsi Bangka Belitung. Apakah bahwa provinsi Bangka Belitung terkena kutukan sumber daya atau sebaliknya.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di provinsi Bangka Belitung pada tahun 2023 hanya sebesar 4,52 persen. Angka ini merupakan yang terendah, sehingga jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang mencapai 9,36 persen.

Angka kemiskinan sepertinya sejalan dengan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Angka TPT di provensi Bangka Belitung pada tahun 2023 mencapai.3,89 persen, walau bukan yang terendah, namun angka tersebut masih jauh berada di bawah TPT nasional yang mencapai 5,45 persen.

Rendahnya kemiskinan di provinsi Bangka Belitung, diduga bukan hanya karena adanya penambangan timah, karena di pulau Bangka banyak perkebunan kelapa sawit, dan karet baik perkebunan swasta maupun rakyat. Juga masih ada perkebunan lada. Sedangkan di pulau Belitung masyarakat banyak berusaha di bidang perikanan dan pariwisata. Selain itu, adanya kelekak, kebun campuran tanaman buah dan tanaman kayu (agroforestry)juga membantu memberikan peningkatan pendapatan

Rendahnya kemiskinan juga diiringi oleh rendahnya kesenjangan antar golongan pendapatannnya. Angka rasio gini, sebagai indikator kesenjangan antar golongan pendapatan, pada tahun 2023 hanya sebesar 0,245. Angka tersebut merupakan angka yang terendah dibsndingksn dengan provinsi lainnya. Sehingga jauh di bawah angka nasional yang mencapai sebesar 0,388.

Kondisi rendahnya rasio gini dapat juga menunjukkan kondisi masyarakatnya sama-sama miskinnya, atau golongan pendapatan yang tinggi, pola makannya hampir sama dengan golongan yang menengah dan bawah karena rasio gini diukur dari tingkat pengeluaran, bukan dari tingkat pendapatan.

Data kemiskinan tersebut seolah bertentangan atau terjadinya paradoks dengan data lainnya. Sebagai contoh apabila dibandingkan dengan data persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rumah tangga di provinsi Kep. Bangka Belitung yang memiliki hunian yang layak hanya sebesar 32,57 persen.

Data tersebut jauh di bawah angka nasional yang mencapai sebesar 63,15 persen. Artinya masih ada 67,43 persen yang rumahnya tidak layak huni. Padahal jumlah penduduk tidak miskinnya mencapai 95,48 persen.

Fenomena tersebut ternyata dikarenakan adanya budaya masyarakat yang hanya mau menggunakan asbes sebagai atap rumah. Padahal asbes dapat menimbulkan asbestosis yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sehingga rumahnya dianggap tidak layak huni.

Namun data kemiskinan yang rendah patut diwaspadai. Karena adanya usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak mengikuti sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment or Training - NEET). Persentase NEET provinsi Bangka Belitung pada tahun 2022 mencapai 21,87 persen. Angka tersebut hanya sedikit di bawah angka NEET nasional yang sebesar 23,22 persen.

Data NEET tersrbut juga sejalan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM) Atas/sederajat. APK SM di Bangka Belitung pada tahun 2023 mencapai 88,28. Angka tersebut berada di atas APK Indonesia yang mencapai 86,34. Namun APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2023 di provinsi Kep. Bangka Belitung hanya sebesar 18,19. Angka APK tersebut paling rendah di antara provinsi yang lain, sehingga jauh dibawah APK PT di Indonesia ysng mencapai 31,45.

Selain data NEET, yang perlu diwaspadai, dampak tidak beroperasi lima smelter yang terkait tindak pidana korupsi dan TPPU. Selain pekerja smelter, juga dampak terhadsp para penambang timah yang memasok ke smelter tersebut. Sehingga diperkirakan, akan terjadi pengangguran dan akan menambah jumlah penduduk miskin.

Dari data di atas menunjukkan, bshaa kondisi sosial ekonomi masyarakat di provinsi Kep. Bangka Belitung, masih jauh dari sejahtera. Di situ menunjukkan bahwa pengelolaan timah belum memberikan dampak positif yang optimal bagi masyarakat setempat. Semoga presiden baru. Prabowo, dapat memberikan solusi, bahwa pengelolaan sumber daya alam diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Big Picture Pembangunan Jangka Panjang

Kerusakan lingkungan yang parah, dan hasil eksploitasi timah yang belum mrnsejahterakan masyarakat membuat masyarakat dan para pejabat mulai sadar, bahwa tidak bisa hanya mengandalkan timah saja.

Masyarakat mulai mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Disarankan bahwa sektor yang menjadi tumpuan adalah sektor yang bernilai tambah tinggi, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian dalam artian luas (pertanian, perkebunan, perikanan). Dan agar bernilai tambah lebih besar lagi, maka pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian tersebut dikaitkan dengan pengembangan pariwisata inklusif (community based-tourism) dan industri kreatif.

Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian yang dikaitkan dengan pariwisata inkludif dan industri kreatif, akan banyak melibatkan UMKM. Sehongga akan menimbulkan efek pengganda pendapatan dan tenaga kerja (income and employment multiplier effects) yang besar bagi masyarakat. Tentu ini akan berbeda dampaknya kalau hanya mengandalkan smelter timah yang padat modal. Sehingga hanya menimbulkan efek pengganda pendapatan dan tenaga kerja yang kecil.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) prrlu selaras dengan pengembangan ekonominys. Agar SDM nya dapat diserap oleh pasar lokal khususnya, maupun pasar nasional dan internasional. Baik untik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang SDM lokal juga didorong untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pemanfaatan budaya lokal untuk meningkatkan keunikan produk unggulan merupakan suatu keniscayaan. Kita dapat meniru Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah berhasil mempercepat pertumbuhan ekonominya melalui kombinasi pembangunan ekonomi dan budaya.

Pengembangan ekonomi berbasis parieisata, memerlukan pemerekan wilayah/tempat (region/place branding) serta mempromosikannya agar Bangka Belitung dikenal secara nasiomal dan internasional. Selain itu pemerintah daerah Kep. Bangka Belitung bersama pemda lainnya dan Kementerian Pariwissta meminta regulator penerbangan (Kemnterian Perhubungan) agar dapat mendorong maskapai penerbangan untuk menurunkan harga tiketnya. Karena bagaimana mungkin harga tiket Jakarta-Singapura dan Jakarta-Kuala Lumpur lebih murah dari Jakarta-Pangkal Pinang. Harga tiket yang tinggi menjadi kendala bagi pengembangan pariwisata di Kep. Bangka Beliting ataupun daerah lsinnya. Padahal jarak tempuh Jakarta Pangkal Pinang kurang dari satu jam.

Pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha juga perlu menginventarisasi dan revitslisasi objek wisata, kuliner dan tempat kuliner, seni budaya dan pertunjukan seni budaya, souvenir/oleh-oleh dan tempat penjualan souvenir/oleh-oleh, tempat penginapan, sarana dan prasarana cerdas, dan perilaku masyarakatnya yang mampu melayani wisatawan.

Di era globalisasi agar produk barang dan jasa yang diproduksi mampu berdaya saing di aras nasional dan internasional, perlu dilakukan dengan pendekatan klaster. Karena menurut Michael E. Porter, klaster dan jejaring antar klaster, mampu meningkatkan daya saing.

Saat ini setiap daerah baik provinsi Kep. Bsngka Brlitung sedang menyusun Rencana Jsngka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045 Mudah-mudahan pengembangan ekonomi yang dipadukan dengsn budaya dan SDMnya dapat dimasukkan ke dalam RPJPD tersebut

Dalam RPJPD tersebut juga diharapkan sudah dibuat gambar besar (big picture) dari mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat provinsi Kep. Bangka Belitung. Sehingga akan lebih mudah untuk mencapainya. Jadi dalam RPJPD, bukan sekedar visi dan misi yang utopis dan shopping list arah kebijakan yang masing-masing kalau dipadukan seperti menjahit kain perca. Itu tak akan berguna, itu seolah hanya membatalkan kewajiban menyusun RPJPD, tapi roh substansinya tidak ada

Keberhasilan Jangan hanya Dilihat dari Angka Statistik

Pembangunan daerah bukan hanya capaian angka-angks statistik dan terpenuhinya indeks ini dan itu yang merupakan indikator keberhasilan. Namun ada yang lebih penting lagi daripada itu bahwa keberhasilan yang paling substansial dan utama adalah tercapainnya ksejahteraan masyarakat banyak. Ini harus menjadi komitmen dari masyarakat, eksekutif dan legislatif maupun dunia usaha baik di aras daerah maupun nasional.

Semoga dengan sudah mengembangkan sektor alternatif, selain timah. merupakan strategi jalan keluar yang baik sebelum cadangan timah habis. Sehingga transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis sumber daya tak terbarukan, ke ekonomi berbasis sumber daya terbarukan berjalan dengan mulus dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD provinsi Bangka Belitung ini perlu merenungkan pantun di bawah ini;

Dari Jakarta ke Pangkal Pinang
Hendak meminang gadis yang cantik
Dengan menyusun Rencana Jangka Panjang
Agar rakyat bertambah baik

Duhai dinda yang cantik
Sedekahlah untuk buang sial
Jangan terjebak angka statistik
Tapi lupa hal substansial

Penulis adalah dosen pasca sarjana UI dan IPB, pengamat sosial ekonomi dan politik dari Komunitas Berbagi Ilmu.