Oleh: Sugeng Budiharsono

IMF telah memprediksikan kondisi perekonomian Indonesia di era pemerintahan Prabowo dari tahun 2025-2029. Prediksi kinerja perekonomian selama kurun waktu 2025-2025 tidak jauh beda dengan era pemerintahan Jokowi.

Hal ini wajar karena para pembantu Prabowo di bidang perekonomian masih dipegang orang-orang Jokowi. Sebut saja misalnya Menko Perekonomian masih dipegang Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Jadi wajar kalau IMF meprediksikan kinerja perekonomian di era Prabowo hampir sama dengan era Jokowi. Hal ini dikarenakan para pembantu bidang perekonomian ini nir terobosan, untuk mendongkrak perekonomian Indonesia lebih pesat lagi, 

Kinerja Perekonomian 2025-2029

Berikut diuraikan beberapa indikator utama kinerja perekonomian. Indikator tersebut adalah:  Laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita per tahun,  volume ekspor  barang dan jasa, investasi dan pengsnguran

IMF memprediksi rerata LPE selama kurun waktu 2025-2029 di era Prabowo sebesar 5,06 persen. Angka tersebut jauh di atas era Jokowi pada periode 2020-2024 yaitu hanya sebesar 3,39 persen.

Angka LPE yang rendah tersebut akibat rendahnya LPE di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Bahkan pada saat awal pandemi Covid-19 (2020) LPEnya mencapai -2,07 persen. Namun perekonomian dapat segera pulih, sehingga pada 2021 LPE mencapai 3,7 persen.

Perekonomian di tahun 2022 dan 2023 relatif meningkat, dengan LPE di tahun 2022 sebesar 5,31 persen dan tahun 2023 mencapai 5,05 persen. Namun disayangkan pada akhir era Jokowi (2024) LPE turun sedikit hanya sebesar 4,96 persen.

Di tahun pertama era Prabowo (2025) LPE meningkat dari 4,96 persen menjadi 5,07 persen. Selanjutnya sampai tahun 2029 LPE bertengger di angka psikologis Indonesia, yaitu pada angka 5 persen.

Nilai PDB per kapita per tahun pada era Prahowo diprediksi jauh lebih tinggi, yaitu sebesar Rp  51,76 juta jika dibandingkan dengan periode kedua Jokowi yang hanya sebesar Rp 42,56 juta.

PDB ADHK per kapita per tahun dalam dolar internasional pada masa periode kedua Jokowi reratanya sebesar 13 521. Sedangkan di masa Prabowo diprediksi jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 16 433 dolar internasional.

Volume  ekspor barang dan jasa diukur dari perubahan terhadap total ekspor dalam persen. Pada masa kedua Jokowi rerata perubahan ekspor per tahunnya hsnya sebesar 3,77 persen. Sedangkan di masa Prabowo diprediksikan rerata percl tahunnya sebesar jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 7,33 persen.

Tingkat pengangguran pada masa Prabowo diprediksikan rerata per tahunnya sebesar 5,10 persen. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata tingkat pengangguran di era kedua Jokowi, yaitu sebesar 5,99 persen.

Terakhir, total nilai investasi selama 2025-2029 dipredikdikan sebesar 43 quadriliun rupiah. Nilai investasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai investasi di periode kedua Jokowi yang hanya sebesar 29 quadriliun rupiah. 

Ketidakefisienan Ekonomi

Apabila dibandingkan dengan nilai dan perubahan nilai investasi per tahunnya di masa Prabowo yang dipredikdikan nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan di era Jokowi. Namun LPE di era Prabowo tidak jauh beda dengan era Jokowi. 

Demikian juga apabila dibandingkan dengan LPE negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Vietnam. Walau nilai investasinya diprediksi lebih rendah, namun LPE Vietnam lebih tinggi.

Rerata LPE Indonesia pada kurun waktu 2025-2029 diprediksi hanya sebesar 5,06 persen. Sedangkan rerata LPE diprediksikan lebih tinggi, yaitu sebesar 5,84 persen.

Penyebab rendahnya LPE walaupun nilai dan perubahan nilai investasi per tahun lebih tinggi dari Vietnam adalah ketidakefisienan ekonomi, karena ekonomi biaya tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Semakin tinggi ICOR semakin buruk. 

Pada periode kedua Jokowi nilai ICOR di atas 6, bahkan pada tahun 2021 ICOR mencapai 8,66. Namun pada tahun 2023 ICOR sudah turun menjadi 6,33 (BPS. 2024). Berdasarkan data UNCTAD (2021) bahwa rerata ICOR Indonesia pada kurun waktu 2010-2019 sebesar 6,43. Bandingkan dengan Kamboja 3,09, Filipina 3,91, Vietnam 4,36 dan Malaysia 5,02.

Penyebab utama ekonomi biaya tinggi ini antara lain adalah;

1. Tata kelola yang kurang baik

Undang-undang Cipta Kerja belum mampu mengurai dan mengurangi banyaknya dan tumpang tindihnya regulasi baik dari pusat sampai daerah.

2. Terjadinya korupsi dan masih belum optimalnya penegakan hukum

Korupsi/pungli terjadi dari mulai perizinan sampai pemasaran, dari pusat sampai desa. Ini yang menyebabkan tingginya biaya produksi.

Sementara itu penanganan korupsi/pungli belum optimal. Tingkat korupsi di Indonesia berada pada tingkat mengkhawatirkan. Selama beberapa tahun terakhir nilai Indeks Persepsi Korupsi hanya 34 dari 100. Tingginya biaya produksi juga disebabkan oleh biaya logistik yang tinggi.

3. Rendahnya kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM)

Kapasitas dan kapabilitas SDM dan etos kerja yang rendah menyebabkan tingkat produktivitas yang rendah; dan

4. Pemanfaatan inovasi yang belum optimal

Rendahnya kapabilitas dan kapasitas SDM juga menyebabkan kemampuan berkreativitas dan berinovasi. Padahal kreativitas dan inovasi sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas. 

Pembenahan faktor-faktor di atas diharapkan dapat menurunkan ekonomi biaya tinggi sehingga efisiensi investasi meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan neningkat pesat.

Harapan pada Prabowo

Ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan mandeknya LPE di angka psikologis 5 persen, diharapkan dapat diperbaiki oleh Prabowo.

Apalagi Prabowo menekankan pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola yang jadi biang keladi ekonomi biaya tinggi.

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta etos kerja juga menjadi suatu keniscayaan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi. Sehingga produkrivitas akan meningkat dan lebih lanjut akan meningkatkan daya saing produk barang dan jasa.

Prabowo harus bekerja ekstra untuk menangani karut marut kondisi perekonomian yang ditinggalkan pendahulunya. Juga pembantunya di bidang ekonomi, yang sebagian besar merupakan orang lama, harus  betul-betul berubah lebih baik kinerjanya.

Apabila dalam kurun waktu maksimal satu tahun mereka tidak perform, maka Prabowo harus tegas untuk membuangnya. Sehingga keinginan Prabowo agar LPE sebesar 8 persen bukan sekedar omon-omon. ***

Pengamat sosial ekonomi dan politik dari Komunitas Berbagi Ilmu