Oleh: Sugeng Budiharsono

Presiden Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto, mengubah kebiasaan presiden yang digantiksnnya, Joko Widodo. Prabowo hadir dan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB ke-80 di New York pada hari Selasa 23/09/2025 waktu setempat.

Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Jokowi tidak pernah hadir dalam acara Sidang Umum PBB. Mungkin karena minder akan kemampuannya atau sebab yang lainnya. Padahal pada acara yang bergengsi tersebut, merupakan unjuk kemampuan kepala negara/kepala pemerintahan untuk unjuk kemampuannya berkontribusi pada dunia.

Prabowo memanfaatkan event berskala global dengan tema "Seruan Indonesia untuk Harapan“. Dalam pidatonya yang mendapatkan sambutan meriah dan standing applause, Prabowo mengemukakan tentang pentingnya solidaritas, keadilan global, hingga solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Untuk solusi dua negara, Prabowo menyatakan akan mengakui Israel segera setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan untuk perdamaian di kedua negara tersebut, Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian dan bantuan finansial.

Sambutan positif diberikan beberapa kepala negara dari belahan bumi Selatan (global douth), alias negara-negara berkembang atas pidato tersebut. Bahkan Trump sebagai salah satu penguasa dunia juga memberikan pujian kepada Prabowo.

Pidato yang berapi-api Prabowo di Sidang Umum PBB merngingatkan pada pidato presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Pidato Bung Karno pada Sidang Umum PBB ke-15, tanggal 30 September 1960, bertema "To Build. the World Anew" (Membangun Dunia Baru). Pidato Bung Karno mampu menghipnotis peserta sidang tersebut. Barangkali pidato ini merupakan cikal bakal berdirinya Gerakan Non-Blok.

Prabowo dan Bung Karno

Kedua presiden RI tersebut ingin mengakhiri segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, termasuk neo-kolonialisme dan imperialisme (NEKOLIM). Karena bangsa Indonesia tahu betul rasanya dijajah selama 350 tahun. Menjadikan bangsa Indonesia lebih rendah dari anjing di negaranya sendiri. Sehingga Indonesia ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain yang dijajah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 tersebut dinyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Jadi jelas negara Indonesia anti penjajahan.

Bung Karno bahkan memperjuangkannya melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Tujuan utama KAA adalah untuk menentang kolonialisme dan neokolonialisme, membangun kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara, serta memperkuat solidaritas negara-negara baru merdeka di Asia dan Afrika untuk mempertahankan perdamaian dan keadilan internasional. Tujuan lainnya adalah untuk meninjau masalah-masalah bersama, mempromosikan penyelesaian konflik secara damai, dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan dalam hubungan internasional.

Negara Palestina menempati posisi yang unik dan spesial bagi Indonesia. Hal ini karena selain memiliki kesamaan dalam jumlah penduduk yang mayoritas Islam. Juga negara Palestina lah yang mendukung Indonesia sebelum kemerdekaan, dan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina bagi Indonesia sebagai suatu keniscayaan.

Kedua presiden tersebut selain memperjuangkan kemerdekaan negara-negara lain, juga memiliki tujuan lain, yaitu menempatkan Indonesia di kancah internasional. Perbedaannya pada tujuan yang hendak dicapai. Bung Karno bertujuan meningkatkan posisi geopolitik di panggung dunia. Sedangkan Prabowo bertujuan untuk meningkatkan posisi geoekonomi di kancah global.

Perbedaan tujuan tersebut dikarenakan konteks pada zamannya yang berbeda. Pada era Bung Karno, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2, fokus dunia pada waktu itu pada geopolitik. Hal ini akibat adanya Perang Dingin antara Dunia Kesatu (Amerika Serikat dan sekutu Baratnya) dengan Dunia Kedua (Uni Sovyet dan sekutu komunisnya) untuk memperebutkan pengaruh di Dunia Ketiga (negara-negara berkembang yang terletak di belahan bumi Selatan).

Di era Prabowo, khususnya setelah runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991, dari geopolitik bergeser ke geoekonomi. Hal ini disebabkan runtuhnya Uni Sovyet, menjadikan Amerika Serikat sebagai penguasa tunggal dunia (unipolar). Dan fokus bergeser ke arah saling ketergantungan ekonomi dan globalisasi, yang seringkali mengesampingkan geopolitik tradisional.

Perbedaan utama adalah geopolitik berfokus pada bagaimana geografi memengaruhi politik dan hubungan antarnegara, sementara geoekonomi berfokus pada penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan mempertahankan kepentingan nasional. Geoekonomi dapat dilihat sebagai penggunaan ekonomi sebagai "alat" atau "senjata" untuk mencapai hasil geopolitik, atau sebaliknya, bagaimana kekuatan geopolitik dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.

Pentingnya Global South dalam Geoekonomi

Perebutan pengaruh di negara-negara berkembang (global south) bukan hanya di era geopolitik tapi juga di era geoekonomi. Negara-negara di belahan bumi Selatan meliputi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Seperti diketahui bahwa negara-negara berkembang memiliki potensi yang besar dalam bidang sumber daya untuk menghasilkan pangan, air, energi, dan mineral, khususnya unsur mineral jarang. Selain itu negara-negara yang memiliki populasi yang besar juga merupakan peluang pasar yang besar bagi negara-negara besar.

Amerika Serikat dan sekutunya dengan kekuatan kerasnya (hard power) dapat menerapkan sanksi ekonomi dan pengenaan tarif maupun non-tarif bagi suatu negara dalam perdagangan internasionalnya untuk memperebutkan pengaruh di negara-negara berkembsng.

Sedangkan China, sebagai raksasa ekonomi yang baru muncul, melakukan pendekatan yang lebih lunak, yaitu melalui BRI (Belt and Road Initiative). BRI dirancang untuk memperluas pengaruh ekonomi dan politik melalui pengembangan infrastruktur, perdagangan, dan investasi, serta membangun jaringan negara mitra yang bergantung secara ekonomi dan selaras secara politik dengan China.

Indonesia tidak seperti Amerika Serikat dengan sekutu Baratnya, ataupun China yang memiliki hard power. Oleh karena itu Indonesia menggunakan kekuatan lunak (soft power), bahkan kekuatan cerdas (smart power), agar dapat memiliki pengaruh di negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi.

Prabowo memanfaatkan Sidang Umum ke-80 tersebut untuk memperluas pengaruh geoekonomi Indonesia ke negara-negara lainnya. Hal ini dinyatakan beliau bahwa Indonesia dapat mengatasi masalah pangan, dan Indonesia sedang diambang kemakmuran.

Saat ini perdagangan internasional Indonesia, masih didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya (Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, Kanada dan Australia) dan China. Hal ini amat riskan bagi Indonesia apabila di negara-negara tersebut terjadi goncangan, ataupun melakukan tekanan dengan economic statecraft-nya. Sehingga perluasan pasar di negara-negara berkembang sebagai suatu keharusan. Agar Indonesia lebih mandiri dan tidak mudah ditekan. Sehingga pembangunan Indonesia akan berkelanjutan. Dan dalam waktu beberapa tahun mendatang, Indonesia menjadi raksasa ekonomi baru dan menjadi kutub dunia baru. ***

Penulis adalah pendiri dan peneliti senior pada NAISD