Oleh: Sugeng Budiharsono

REVOLUSI Industri 4 0, atau disebut Industri 4 0 atau yang disebut juga dengan Era Digital, pertama kali dicanangkan pada tahun 2011 di Hannover. Jerman. Era Digital. Industri 4 0 ini ditandai dengan adanya teknologi yang sifat disruotif antara lain adalah internet, robot otonom, komputasi awan, sensor dan otomasi. Di Indonesia baru sedikit yang mengetahui dan memahami Industry 4.0, di tahun 2019 sudah muncul wacana Industry 5.0.

Perbedaan mendasar antara Industri 4.0 dan 5.0 adslah bahwa di Industri 4.0 semuanya dipercayakan kepada mesin dan otomasi, sehingga di kenal dengan sebutan cyber physical production system (CPPS) dan bersifat massal. Sedangkan pada Industri 5.0, manusia yang merancang dan robot yang melaksanakan. Atau juga disebut juga dengan kolaborasi manusia dengan robot (human and robot collaboration).

Pandemi Covid-19 telah berkelindan dengan Industry 4.0 yang meluluhlantakan berbagai aspek kehidupan. Namun dibalik semua itu, ada blessing in diguissed, bahwa Pandemi Covid-19 telah mempercepat digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah Ekonomi Digital.

Apa itu Ekknomi Digital

Istilah Ekonomi Digital pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor Jepang pada tahun 1990-an. Namun orang lebih mengenal Don Tapscott (1995) sebagai pencetak istilah Ekonomi Digital, yang terdapat dalam bukunya, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Neteorjed Intelligence. Jadi sebenarnya Ekonomi Digital muncul pada era Industri 3.0. Namun Industri 4 0 bersama Pandemi Covid-19 mendorong lebih cepat perkembangan ekonomi digital.

Tapscott mendefinisikan Ekonomi Digital sebagai Ekonomi Internet. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, definisi tersebut berubah. G20 (2016) mendefinisikanya sebagai kegiatan Ekonomi yang mencakup penggunaan informasi dan pengetahuan digital yang mencakup produksi, jaringan informasi, sebagai ruang kegiatan penting, dan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi yang efektif sebagai penggerak penting dari produktivitas dan optimalisasi struktur ekonomi. Sedangkan OECD (2020) mendefinisikanya adanya ketergantungan penggunaan inputdigital, termasuk teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital dan data.

Dimensi ekonlmi digital ada empat. Pertama, produsen, yang terdiri atas perusahaan, rumah tangga, pemerintah dan lsinnya. Kedua, produksi, yang terdiri dari barang, jasa dan informasi. Ketiga, sifat, yaitu bahwa barang, jasa, data dab informasi dipesan secara digital, didukung platform digital, dan dikirim secara digital. Terakhir, pengguna/konsumen, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan lsinnya

Perbedaan antara Ekonomi digital dan tradisional. Pada ekonomi Tradisional bahwa pabrik merupakan suatu keharusan. Namun dalam Ekonomi Digital cukup dengan pusat data/komputasi awan. Pada Ekonomi Digital tidak perlu iklan di koran/mulut ke mulut, tapi cukup dari hasil review dari media sosial. Pembayaran juga dengan menggunakan digital seperti M-bsnking, QRIS, dan lainnya. Pada Ekonomi Digital tidak harus punya toko apalagi di jalan utama, tapi cukup website Internet. Dan pada Ekonomi Digital tidak perlu banyak tenaga kerja dan modal, tapi otomasi dan kecerdasan buatan.

Ekonomi Digital memiliki banyak kelebihan dari kekurangannya. Keuntungan ekonomi digital adalah: (1) memperluas kemungkinan bisnis, bukan hanya di aras lokal, tapi nasional dan global; (2) menciptakan peluang kerja baru; (3) meninhkatkan layanan publik; (4) berkontribusi pada pembangunan ekonomi; (5) peningkatan dalam e-commerce; (6) distribusi barang dan jasa secara digital; dan (7) transaksi terjadi secara online/transparan;

Kekurangan ekonomi digital adalah: (1) masalah keamanan siber; (2) mengganggu pasar tenaga kerja; (3) dipetlukan persyaratan infrastruktur yang kuat; (4) memerlukan banyak kompetensi tenaga kerja yang tinggi; dan Investasi yang besar. Hal yang terakhir ini menyebabkan bahwa munculnya konglomerasi ekonomi digital baik di aras nasional maupun obat seperti Shopee, Tokopedia, Alibaba, dan Amazon

Potensi Ekonomi Digital di Indonesia

Perkembangan ekonomi digital sangat menggembirakan. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, tahun 2020, ekonomi digital tumbuh sebesar 11 persen, yaitu dari 40 milyar dolar Amerika Serikat menjadi 44 milyar dolar pada tahun 2020 (Google, Temasek dan Bain Company, 2020).

Selanjutnya Google, Temasek dan Bain Company (2020) memprediksi bahwa Ekonomi Digital Indonesia akan mencapai 124 milyar dolar pada tahun 2024. Hal itu merupakan capaian tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Thailand hanya mencapai 53 milyar dolar, sedangkan Vietnam hanya 52 milyar dolar.

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang cepat dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya antara lain adalah: (1) jumlah penduduk yang besar; (2) Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar; dan (3) jumlah pengguna telepon genggam dan media sosial aktif yang sangat besar.

Para pengguna internet selama Pandemi Covid-19 maupun sesudahnya aktif dalam kegiatan e-commerce. Pengeluaran e-commerce adalah untuk fashion, alat kecantikan, elektronika, media fisik, makanan dan perawatan pribadi, furnitur dan peralatan permainan, produk untuk kreatifitas, hobi, travelling termasuk akomodasi, musik digital, dan video game.

Perkembangan ekonomi digital yang sedemikian cepat, dan sangat menjanjikan ini harus diantisipasi. Agar jangan sampai ada masyarakat yang tergerak oleh ekonomi digital.

Permasalahan Pengembangan Ekonomi Digital

Beberapa permasalahan pengembangan ekonomi digital khususnya di wilaysh perdesaan sebagai berikut:

  1. Ketersediaan infrastruktur cerdas. Infrastruktur cerdas mencakup infrastruktur konvensional (transportasi, sir, energi, sanitasi, dan telekomunikasi) dan infrastruktur digital (internet, kecerdasan buatan dan lain sebagsinya);
  2. Terjadinya keterbelahan/kesenjangan digital. Keterbatasan Digital terjadi antara Jawa dan luar Jawa, perkotaan dan perdesaan, generasi tua dan muda, dan antara laki-lski dan perempuan;
  3. Kurangnya sumber daya alam yang berkompetensi;
  4. Terjadinya dualisme ekonomi antara ekonomi digital dengan ekonomi tradisional. Bahkan di wilayah perdesaan ekonomi tradisional lebih mendominasi: dan
  5. Standardisasi produk barang dan jasa yang diproduksi oleh UMKM.

Kelima faktor di atas merupakan kendala utama bagi pengembangan ekonomi digital khususnya di wilayah perdesaan. Pemerintah baik pusat, daerah sampai desa diharapkan bekerjasama untuk mengembangkan ekonomi digital

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Digital

Peran pemerintah pusat, daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi digital khususnya di wilayah perdesaan sebagai berikut:

  1. Peningkatan literas8 digital. Untuk mengurangi kesenjangan digital perlu dilakukan literasi digital untuk seluruh masyarakat, khususnya para pegawai pemda dan pemdes yang terus menerus. Karena jangan sampai masyarakatnya sudah melek digital, namun pegawai pemda dan pemdesnya malah sebaliknya;
  2. Menyediakan infrastruktur cerdas dngan kualitas yang baik. Jangan sampai sudah ada sinyal tapi lemot, atau harus mencari tempat yang tinggi;
  3. Melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan standardisasi produk barang dan jasa. Bsik standar nasional untuk pasa domestik maupun standar internasional untuk pasar global. Jadi jangan sampai yang dijual dalam e-commerce bukan produk lokal, tapi produk luar. Pemerintah pusat juga harus melindungi produk lokal agar bisa dijual di e-commerce nasional;
  4. Mengembangkan ekosistem bisnis digital. Sehingga antar pelaku ekonominya dapat saling berinteraksi juga dengan lingkungannya. Sehingga akan tercipta iklim bisnis yang kondusif;
  5. Pemerintah menghubungkan antara UMKM demgan e-commerce. Saat ini dari sejumlah 64 jutaan pelaku usaha baru seperempatnya yang terhubung dengan e-commerce; dan
  6. Pemerintah melakukan region/place branding dan product branding UMKM dan mempromosikannya.

Diharapkan dengan lima strategi utama di atas dasar mempercepat perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya di perdesaan. Sehingga tidak ada satupun ysng tertinggal dan negara benar-benar di setiap jengkol tanah air Indonesia. ***

Penulis ada dosen pasca sarjana UI dan IPB, pengamat sosial ekonomi dan politik dari Komunitas Berbagi Ilmu