Oleh: Sugeng Budiharsono

Pada hari Senin 6/1/2025, pemerintah Brazil, yang tahun ini sebagai ketua BRICS, menyatakan bahwa Indonesia diterima sebagai anggota penuh dari BRICS. BRICS dinamai berdasarkan negara-negara utamanya yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan).

Sejak tahun 2023 pada saat KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, telah mengalami perluasan keanggotaannya. Dengan telah memasukan Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA), sambil mengikutsertakan 13 negara lain sebagai negara mitra.

Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan cara strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Langkah tersebut menuai respon positif maupun negatif baik di dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat posisi Indonesia yang merupakan negara besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat, dan di bidang ekonomi peringkat ke-16  di dunia. Dengan bergabungnya Indonesia, tentu akan mengubah posisi geo-ekonomi 

Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, dianggap sebagai "ancaman" bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Karena Indonesia sejak pemerintahan Bung Karno, memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara Asia-Afrika.

Dengan bergabungnya Indonesia diduga akan dapat menarik gerbong negara-negara Asia Afrika. Apalagi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kharismsnya, jejarig politik dunianya dan langkah-strategis mempererat hubungan dengan negara-negara tersebut, akan semakin kuat menariknya. Hal ini tentu tidak akan dianggap sebagai langkah main-main baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Eropa, dan tentu akan membawa konsekuensi kepada Indonesia.

Langkah Strategis

Prabowo menganggap Barat sebagai penghalang keadilan perekonomian dunia. Sehingga dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sebagai langkah untuk memperbaiki keadilan perekonomian dunia tersebut. Namun di balik itu bahwa negara-negara merupakan pasar yang besar, dan memiliki kemampuan teknologi yang tinggi dalam segala bidang, dan memiliki peluang untuk mentransfernya, sehingga akan mempercepat kemajuan ekonomi. Sehingga keinginan agar laju pertumbuhan dapat diwujudkan.

Indonesia juga sudah menyadari konsekuensi  yang akan diterima apabila bergabung dengan BRICS. Karena Trump sudah berkoar-koar akan menerapkan tarif 100 % kepada negara-negara anggota BRICS. Ataupun penurunan nilai tukar rupiah, karena Indonesia menerapkan pemakaian ulang lokal dalam perdagangan bilateral (local currency settlement-LCS).

Indonesia telah menerapkan LCS misalnya dengan Jepang, Malaysia dan Thailand. Sehingga Indonesia tidak tergantung kepada mata uang dollar dalam perdagangan bilateral dengan ketiga negara tersebut. 

Selain itu sepertinya Prabowo sudah memperhitungkan hal-hal lainnya terkait dengan konsekuensi masuk BRICS tersebut.

Berdasarkan data dari BPS (2024) bahwa pangsa ekspor ke Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai dengan 2023 mengalami penurunan. Dari 13,64 % pada tahun 2000 menjadi hanya 8,98 %. Demikian juga dengan Uni Eropa, dari 24,25 % pada 2000 menjadi hanya 6,44 %.

Kecenderungan seperti itu juga terjadi dengan negara Asia mitra Barat, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Pangsa ekspor ke Jepang dari 23,20 % pada tahun 2000 menjadi hanya 8,03 % pada tahun 2023. Sedangkan yang ke Korea Selatan dari 7,19 % pada tahun 2002 menjadi 3,98 % pada  2023.

Kondisi sebaliknya terjadi di ASEAN dan negara Asia lainnya. Pangsa ekspor ke negara ASEAN pada tahun 2000 mencapai 17,52 % dan meningkat menjadi 20,38 %. Sebarannya juga sudah berubah kalau pada 2000 didominasi oleh Singapura,  mitra Barat di ASEAN, yaitu sebesar 10,56 % pada tahun 2000, menjadi hanya 4,87 % pada 2023. Karena sudah tersebar ke Filipina 4 27 %, Malaysia 4,81 %, dan Thailand 2,79 %. Lonjakan ekspor terjadi ke China, dari 5,08 % pada tahun 2002 menjadi 25,09 % pada tahun 2023. Pangsa ekspor ke Tsiwan dab Hongkong pada 2023, masing-masing sebesar 2,59 % dan 1,02 % 

Prabowo tentu tidak mau ekspor Indonesia tergantung kepada suatu negara tertentu, karena kalau negara tersebut terjadi permasalahan akan berdampak kepada Indonesia. Sehingga perlu pasar baru baik di Timur Tengsh (melalui Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab), Afrika  bagian utara (melalui Mesir), Afrika bagian selatan (melalui Afrika Selatsn), dan Amerika Latin (melalui Brazil).

Selain negara-negara BRICS penyedia energi seperti Arab Saudi, UAE, Rusia dan Iran. Demikian juga pangan dari Rusia, Brazil, dan India. Impor energi dari Arab Saudi juga dapat menggunakan skema LCS, karena kontrak petrodollar (keharusan pembelian minyak dari Arab Saudi dengan dollar Amerika Serikat) antara Amerika Serikat dan Arab Saudi telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2024.

Dari segi jumlah penduduk, anggota BRICS bukan negara kaleng-kaleng. Dari 11 anggota BRICS, penduduknya pada tahun 2024 mencapai 3 958 726.832 jiwa atau sebesar 48,51 % dari total penduduk dunia (World Population, 2024).

Sedangkan apabila dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2024 BRICS menyumbang sebesar 31,57 triliyun dollar Amerika Serikat, atau sebesar  28,96 % dari total PDB dunia. Dengan PDB/kapita sebesar 7974,5 dollar. Nilai tersebut masih jauh di bawah rerata  PDB/kapita dunia yang mencapai 13357,0 dollar Amerika Serikat.

PDB/kapita negara-negara BRICS saat ini  memang masih di bawah PDB/kapita dunia. Namun berdasarkan proyeksi PwC (2017), menyatakan bahwa negara-negara BRICS akan banyak menempati 10 besar PDB pada tahun 2050. Sebagai contoh China akan menempati posisi pertama, India kedua, Indonesia keempat, Brazil kelima dan Rusia keenam. Jadi pada masa mendatang negara-negara BRICS ini merupakan pasar yang menjanjikan.

Game Changer?

Masuknya Indonesia ke dalam BRICS dianggap sebagai game changer geo-ekonomi dunia. Karena Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia keempat pada tahun 2050 dan memiliki posisi yang strategis. Karena Indonesia menguasai Selat Malaka sebagai urat nadi perekonomian dunia. Apalagi untuk Asia Timur.

Selain itu Indonesia memiliki sejarah panjang kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika dan negara muslim demokratis  terbesar di dunia. Hal ini tentu akan menarik negara-negara tersebut. Apalagi kemajuan ekonomi Indonesia akan menjadi role model pembangunan ekonomi dan demokrasi bagi mereka.

Saat ini saja Papua Nugini telah menjadikan Indonesia sebagai role model  dalam pembangunan, khususnya di provinsi Papua. Papua Nugini memilih gaya pembangunan Indonesia yang telah berhasil membangun Papua, daripada Australia dalam membangun Papua Nugini. Dengan semakin majunya perekonomian  dan demokrasi Indonesia, maka semakin banyak yang akan menjadikan Indonesia sebagai role model pembangunan ekonomi dan demokrasi.

Lebih lanjut dengan masuknya Indonesia akan mengubah posisi geo-ekonomi dunia. Sehingga harapan Presiden Prabowo agar perekonomian dunia lebih adil akan tercapai. Walaupun tentu tidak dalam waktu dekat. Juga tergantung kepada suksesornya, tentu bukan yang planga-plongo dan manja, seperi Lesmono Mondrokumoro, anak raja Astina, Prabu Duryudono, dalam cerita pewayangan.  Tetapi yang menilki kharisma, ahli strategi, pandai dan dari sekolah yang jelas, namun juga bukan hanya memiliki gelar akademik yang berderet, tapi tidak mengerti apa yang diucapkannya. Selain iru suksesornya harus memilki visi ke depan yang jelas, integritas yang tinggi dan jejaring politik dunia yang luas. ***

Penulis adalah pengamat sosial ekonomi dan politik