KARAWANG, POJOKSATU.id Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, yang menyeret isu gender mendapat perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M.
Pipik angkat bicara menyusul munculnya unggahan status media sosial yang diduga berasal dari salah satu tim sukses kubu pendukung calon kepala desa Dudin Rohaedin.
Unggahan tersebut dinilai merendahkan kaum perempuan karena mempersoalkan kepemimpinan berdasarkan jenis kelamin.
Menanggapi persoalan itu, Pipik mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusivitas menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di 67 desa di Kabupaten Karawang.
Menurutnya, kontestasi demokrasi harus dijalankan dengan mengedepankan etika, saling menghormati, serta tidak menggunakan isu gender sebagai alat provokasi untuk menjatuhkan pihak lain.
"Saya mengimbau masyarakat Karawang, khususnya yang akan menghadapi gelaran Pilkades serentak di 67 desa, agar menjaga kondisi tetap kondusif. Junjung tinggi demokrasi dan jangan ada provokasi dari pihak mana pun, apalagi sampai membawa nuansa gender," tegas Pipik.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin selama memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki berbagai jabatan publik, mulai dari presiden, menteri, anggota legislatif hingga kepala daerah.
"Semua orang punya hak untuk memimpin. Perempuan juga bisa menjadi presiden, menteri, anggota dewan maupun bupati. Itu bagian dari demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Pipik juga meminta Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), memberikan perhatian serius terhadap potensi konflik dalam tahapan Pilkades.
Ia mendorong agar pemerintah memberikan imbauan dan arahan kepada seluruh calon kepala desa supaya mengendalikan kader maupun tim sukses masing-masing agar tidak melontarkan pernyataan provokatif, terlebih yang mengarah pada diskriminasi gender.
"Pemerintah Kabupaten Karawang dan DPMD harus punya atensi. Berikan arahan kepada setiap calon kepala desa agar para kader dan tim suksesnya tidak melakukan provokasi. Hal-hal seperti ini harus diminimalisir bahkan dihilangkan," tandasnya.
Pipik berharap, pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Karawang tidak dicederai oleh konflik akibat perbedaan pilihan maupun persoalan identitas gender.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana demokrasi yang sehat, menghormati hak setiap calon, serta menjadikan Pilkades sebagai pesta demokrasi yang bermartabat.
"Jangan sampai persoalan provokatif memicu konflik di tengah masyarakat. Mari kita jaga kondusivitas dan junjung tinggi iklim demokrasi di Kabupaten Karawang," pungkasnya.***
