KARAWANG, POJOKSATU.id Kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, diwarnai polemik setelah beredarnya unggahan status media sosial yang dinilai merendahkan perempuan dan menyerang identitas gender salah satu kandidat.
Dalam unggahan yang diduga berkaitan dengan kubu pendukung Calon Kepala Desa Dudin Rohaedin tersebut, tertulis kalimat, "Siapapun pemimpinnya asal jangan dipimpin wanita, palaur tea bisi narik kabel."
Pernyataan tersebut menuai perhatian karena bukan sekadar menyampaikan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, tetapi juga memuat ungkapan bernada personal yang dinilai merendahkan martabat perempuan.
Jika dikaitkan dengan kontestasi Pilkades, persoalan ini tidak lagi sebatas perbedaan pilihan politik. Serangan yang membawa-bawa identitas gender berpotensi menjadi bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap perempuan yang berani mengambil bagian dalam ruang politik.
Menyikapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Olivia Chadidjah, menyayangkan masih adanya praktik intimidasi terhadap perempuan dalam dunia politik.
Ia menegaskan, budaya patriarki dan diskriminasi berbasis gender masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam politik.
“Budaya patriarki dan diskriminasi berbasis gender masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam politik. Pernyataan tersebut merupakan ancaman, intimidasi, serta kekerasan selama kontestasi politik,” ujarnya.
Menurutnya, diperlukan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut penting untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang aman dan setara dalam menjalankan hak politiknya.
Di sisi lain, mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pelibatan lembaga terkait, dinilai masih belum tersedia secara komprehensif.
Komnas Perempuan juga mengembangkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat bertujuan membatasi partisipasi politik perempuan.
Polemik di Pilkades Bengle menjadi pengingat bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang adu gagasan, visi, misi, dan program kerja. Bukan justru menjadi panggung untuk menyerang identitas gender atau merendahkan martabat seseorang.
Perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam politik, termasuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan memimpin pemerintahan. Perbedaan pilihan dalam Pilkades semestinya tidak dijadikan alasan untuk melontarkan penghinaan maupun diskriminasi.
Demokrasi bukan soal siapa yang boleh menjadi pemimpin berdasarkan jenis kelamin, melainkan bagaimana setiap kandidat berkompetisi secara terbuka, bermartabat, dan menghormati hak politik sesama.***
