POJOKSATU.id - Minggu tenang menjelang Pilpres 2024 diwarnai dengan kontroversi oleh kemunculan film dokumenter yang menggegerkan, "Dirty Vote".
Film dokumenter ini, yang tersedia secara gratis di platform YouTube sejak Minggu kemarin (11/2/2024).
Menyoroti tiga perspektif ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, mengenai dugaan kecurangan dalam proses Pilpres 2024.
Sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, dengan tegas menyatakan tujuan film ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca Juga: Dua Fakta Sutradara Dandhy Film Dirty Vote, Ternyata Pernah di Penjara Kasus Film Sexy Killers
Dandhy Dwi Laksono berharap agar film Dirty Vote ini memicu diskusi yang konstruktif dalam masyarakat.
Dalam produksi film ini, Dandhy Laksono bekerja sama dengan sejumlah profesional seperti Jagad Raya (sutradara fotografi), Yusuf Priambodo dan Benaya Harobu (videographer), serta Irvan dan Joni Aswira sebagai produser.
Lima peneliti juga terlibat dalam proyek ini, termasuk Helmi Lavour, Kafin Muhammad, Nurdinah Hijrah, Rino Irlandi, dan Joni Aswira sendiri.
"Dirty Vote" bukanlah proyek pertama Dandhy Laksono yang menyoroti momen politik. Sebelumnya, melalui rumah produksi WatchDoc, ia telah merilis film "Ketujuh" pada 2014, yang memperlihatkan harapan publik terhadap Jokowi.
Pada 2017, "Jakarta Unfair" menggambarkan ketidakadilan menjelang Pilkada DKI Jakarta. Tahun 2019, "Sexy Killers" mengungkap jaringan oligarki dalam Pemilu.
Sinopsis "Dirty Vote" menggambarkan adegan kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024, ditampilkan dari sudut pandang ahli hukum tata negara Indonesia.
Mereka menyoroti penyalahgunaan kekuasaan dan infrastruktur yang mempengaruhi integritas demokrasi.
Film ini bukan hanya merekam peristiwa politik, tetapi juga mengajak penonton untuk merefleksikan nilai-nilai demokrasi dan menantang praktik-praktik yang merusaknya.
Bivitri Susanti menegaskan bahwa film ini mencatat sejarah rusaknya demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan dieksploitasi oleh orang-orang yang dipilih melalui proses demokratis.
Baca Juga: Nikita Mirzani Kritik Film Dokumenter 'Dirty Vote' Ditayangkan di Masa Tenang Kampanye
Ia mengajak masyarakat untuk tidak diam terhadap pelanggaran yang terjadi, dan menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas demokrasi.
"Dirty Vote" bukan sekadar dokumenter, melainkan panggilan bagi masyarakat untuk bertindak. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan kecurangan ini menjadi normalitas baru, ataukah kita akan berdiri dan berjuang untuk menjaga demokrasi yang kita impikan?
Film ini menawarkan cerminan yang kritis terhadap proses demokrasi dan tantangan terhadap nilai-nilai politik yang kita anut.
Dengan mengedepankan analisis hukum tata negara, "Dirty Vote" membangkitkan kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi keadilan dan kebenaran dalam proses politik.***
