POJOKSATU.ID — Warga di berbagai daerah kembali diingatkan untuk lebih berhati-hati saat menerima pesan broadcast atau tautan yang mengatasnamakan Program Keluarga Harapan (PKH).

Peringatan terbaru datang dari Komdigi, yang menemukan peredaran link palsu pendaftaran PKH melalui aplikasi Telegram.

Terbukti merupakan modus phishing yang menyasar masyarakat penerima bantuan.

Modus ini bukan hanya menyebarkan informasi palsu, tetapi juga berpotensi mencuri data pribadi, nomor KTP, hingga PIN rekening yang diisi oleh korban.

Baca Juga: Hadiah Perayaan HGN 2025! Pemerintah Naikkan Tunjangan Bagi Guru Honorer akan Langsung Dicairkan ke Rekening Penerima!

Celakanya, link tersebut dibuat dengan tampilan mirip laman resmi sehingga banyak warga yang hampir tertipu.

Menurut penjelasan Komdigi setempat, pelaku membuat grup atau channel Telegram yang memakai nama-nama seperti:

Daftar PKH 2025 Resmi

Bantuan KKS Cair Hari Ini

Pendaftaran Ulang PKH

Di dalam grup tersebut, admin palsu membagikan link eksternal yang mengarahkan ke formulir pendaftaran.

Mereka meminta warga memasukkan data lengkap seperti NIK KTP, KK, nomor HP, alamat rumah, foto KTP, hingga nomor rekening atau KKS.

Baca Juga: Filosofi Logo Hari Guru Nasional 2025, Melambangkan Dedikasi Guru Tak Pernah Pudar

Inilah tanda kuat bahwa link tersebut bukan dari pemerintah.

Komdigi menegaskan bahwa pendaftaran PKH tidak pernah dilakukan via Telegram, apalagi melalui link private yang dibagikan secara acak.

Pemerintah lewat Komdigi mengingatkan bahwa penipuan digital semakin canggih, sehingga masyarakat harus lebih kritis dalam menerima informasi, terutama yang menjanjikan bantuan instan.

Jika ada link pendaftaran PKH yang beredar di Telegram atau grup WhatsApp, itu sudah pasti penipuan.

Jangan mengklik link tersebut. demikian peringatan resmi dari Komdigi.

Selain itu, Kominfo menekankan bahwa bansos PKH hanya bisa dicek melalui dua kanal resmi:

1. Website cekbansos.kemensos.go.id

2. Aplikasi resmi ‘Cek Bansos’ dari Kemensos

Baca Juga: Comic 8 Revolution, Santet K4bin3t Siap Guncang Liburan Akhir Tahun

Tidak ada pendaftaran tambahan, pendataan ulang via link, ataupun aktivasi bantuan lewat Telegram.

Beberapa alasan yang membuat modus phishing bansos marak dan sering memakan korban:

1. Banyak warga menunggu pencairan bantuan

Momentum jelang akhir tahun 2025 memang membuat banyak masyarakat aktif mencari informasi PKH, BPNT, dan KKS. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku.

2. Desain link menyerupai situs resmi

Tampilan halaman phishing dibuat mirip laman Kemensos sehingga korban merasa percaya.

Baca Juga: Jangan Ketinggalan! BLTS Kesra Rp 900 Ribu Dibagikan 25–28 November, Utamakan Pengambilan di GOR Desa Cileunyi Kulon

3. Grup Telegram tampak resmi

Nama grup memakai logo atau foto Kemensos yang diambil dari internet, sehingga terlihat meyakinkan.

4. Jerat iming-iming bantuan langsung cair

Pelaku menulis narasi seperti:

Pendaftaran PKH gelombang baru dibuka malam ini

Kuota terbatas, isi data sekarang!

KKS langsung aktif setelah verifikasi

Narasi mendesak seperti itu biasanya ciri penipuan.

Baca Juga: 625 KPM di Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung Terima BLTS Kesra Rp 900 Ribu, Distribusi Dimulai 25–28 November

Cara Mengenali Link PKH Palsu

Komdigi memberikan panduan sederhana agar masyarakat makin waspada:

Periksa domain: situs pemerintah biasanya berakhiran .go.id

Tidak pernah meminta PIN atau password rekening

Tidak ada pendaftaran PKH online lewat formulir pribadi

Informasi resmi hanya disampaikan melalui website Kemensos dan kanal pemerintah

Waspadai tautan pendek (bit.ly/tinyurl) yang tidak jelas sumbernya

Baca Juga: Gubernur Papua Minta Maaf Usai Ibu dan Bayi Meninggal Karena Ditolak RS, Kami Harus Benar-benar Benahi Pelayanan

Jika menerima link mencurigakan, segera blokir dan laporkan ke Kominfo atau aparat setempat.

Komdigi menegaskan bahwa edukasi literasi digital akan terus digencarkan, terutama untuk daerah dengan tingkat penggunaan internet yang meningkat pesat.

Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi informasi sebelum membagikan ulang ke grup keluarga atau RT/RW.

Di tengah banyaknya aduan warga terkait bansos, Komdigi berharap masyarakat lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban pencurian data maupun penipuan finansial.***