POJOKSATU.ID - Kabupaten Bogor bersiap menghadapi tahun ujian fiskal pada tahun 2026.

Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dan kewajiban tambahan pembayaran gaji PPPK membuat pemerintah daerah (Pemda) harus memutar otak agar keuangan tetap stabil tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran tahun 2026.

Baca Juga: Melihat Dari Dekat Gerbang Kawasan Nuklir BRIN Tangsel Antara Keamanan dan Mobilitas Warga

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut, perubahan kebijakan fiskal nasional akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi penataan kelembagaan dan pembahasan awal RAPBD 2026 di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, dikutip Sabtu (18/10/2025).

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Baca Juga: Mulai 20 Oktober, 20 Ribu Anak Muda Siap Magang Nasional, Batch Kedua Segera Menyusul!

Ia menilai, kondisi fiskal tahun depan akan jadi ujian serius. Beberapa sumber pendapatan daerah akan menyusut cukup tajam, termasuk:

1. Pemotongan Dana Transfer Pusat hingga 24,9 persen,

2. Pengurangan kontribusi BPJS dari Pemprov Jawa Barat,

3. Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, dan

Baca Juga: Limbah Medis B3 Berserakan di Serang, Warga Walantaka Resah dan Khawatirkan Dampak Kesehatan

4. Kewajiban pembayaran gaji PPPK guru yang kini harus ditanggung penuh oleh APBD kabupaten/kota.

Rudy menambahkan jika hal ini menjadi kondisi serius.

“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama dengan langkah efisiensi dan perencanaan matang,” tegas Rudy.

Baca Juga: SMAN 1 Cimarga Kembali Jadi Sorotan, Kini Soal Galian C Diduga Ilegal di Sekitar Sekolah

Karena itu, Pemkab Bogor tengah menyiapkan strategi bertahan tiga arah, yaitu penataan kelembagaan, efisiensi belanja, dan optimalisasi pendapatan daerah.

Fokusnya, kata Rudy, bukan hanya menyesuaikan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah punya dampak nyata untuk masyarakat.

“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Baca Juga: 850 PPPK Baru Resmi Dilantik Kemdiktisaintek, Siap Perkuat SDM Pendidikan Tinggi

Bupati menegaskan, meski fiskal tengah tertekan, pelayanan publik tidak boleh terganggu.

RAPBD 2026 disusun dengan pendekatan realistis dan disiplin anggaran, dengan prioritas pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. ***