POJOKSATU.id- Program Guru Pejuang Digital (GPD) semakin menjadi perhatian publik pendidikan.
Seiring dimulainya angkatan pertama, muncul satu kesadaran penting di kalangan guru, tidak semua guru bisa masuk GPD.
Program ini memiliki syarat dan tahapan seleksi yang ketat sehingga hanya sebagian guru yang terpilih.
Di sinilah perdebatan dan kegelisahan mulai muncul.
Baca Juga: Geger! PPPK Siluman Terkuak, DPRD Bentuk Pansus Selidiki SK Fiktif dan Data Tak Valid
Banyak guru mengaku mendukung transformasi digital tetapi di saat yang sama merasa tertinggal ketika tidak masuk dalam program unggulan tersebut.
Pertanyaannya kemudian, apa saja syarat dan tahapan seleksi GPD, mengapa rasa tertinggal itu muncul, dan sikap apa yang sebaiknya diambil guru.
GPD Bukan Program Massal
Berbeda dengan pelatihan umum, GPD dirancang sebagai program selektif.
Baca Juga: Tambahan TPG, THR, dan Gaji ke-13 Guru Mulai Cair di Sejumlah Daerah, Ini Penjelasan Skema 2025
Tujuannya adalah menyiapkan guru-guru tertentu sebagai penggerak digital di sekolah.
Artinya sejak awal GPD memang tidak ditujukan untuk menjangkau semua guru secara bersamaan.
Pendekatan ini dinilai strategis oleh pemerintah.
Namun di sisi lain memunculkan konsekuensi psikologis di kalangan guru yang belum terpilih.
Banyak guru merasa seolah tertinggal dari arus kebijakan.
Syarat Masuk Guru Pejuang Digital
Meski detail teknis bisa berbeda di tiap angkatan, secara umum GPD mensyaratkan beberapa hal utama.
Guru harus aktif mengajar, memiliki minat dan komitmen terhadap pengembangan pembelajaran digital, serta menunjukkan kesiapan mengikuti pendampingan intensif.
Baca Juga: Kabar Gembira Guru Honorer Senior, DPR Dorong Prioritas PPPK bagi Pengabdi 10 Tahun Lebih
Selain itu, rekam jejak penggunaan teknologi pembelajaran, partisipasi dalam pengembangan sekolah, dan rekomendasi tertentu juga menjadi pertimbangan.
Syarat ini membuat GPD lebih mudah diakses oleh guru yang sudah relatif siap secara digital.
Bagi guru yang selama ini fokus mengajar di kelas tanpa banyak eksposur teknologi, persyaratan tersebut terasa cukup berat.
Mengapa Banyak Guru Merasa Tertinggal
Rasa tertinggal bukan semata karena tidak lolos seleksi.
Banyak guru mengaku khawatir akan muncul kesenjangan baru.
Guru yang masuk program unggulan dikhawatirkan mendapat lebih banyak akses, pengakuan, dan peluang pengembangan karier.
Sementara guru lain yang sama-sama bekerja keras di kelas merasa kontribusinya kurang terlihat.
Baca Juga: Nasib Berubah, Segini Besaran Gaji 62 PPPK Paruh Waktu di Blora Setelah Diangkat
Kekhawatiran ini semakin besar ketika program-program unggulan sering dijadikan tolok ukur kemajuan.
Di media sosial muncul ungkapan reflektif dari guru.
“Kami tetap mengajar setiap hari, tapi terasa seperti bukan bagian dari perubahan.”
Antara Realita dan Persepsi
Pengamat pendidikan menilai rasa tertinggal ini wajar.
Dalam kebijakan selektif selalu ada kelompok yang terpilih dan tidak.
Namun masalah muncul ketika komunikasi kebijakan tidak cukup menenangkan dan inklusif.
Jika GPD dipersepsikan sebagai satu-satunya jalan menjadi guru maju, maka guru yang tidak masuk akan merasa terpinggirkan.
Baca Juga: Rekrutmen PPPK Disorot DPR RI, Pemerintah Diminta Susun Regulasi yang Jelas dan Adil
Padahal transformasi pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu program.
Sikap yang Perlu Diambil Guru
Di tengah situasi ini, guru diminta menyikapi GPD secara bijak.
Tidak lolos GPD bukan berarti gagal atau tertinggal secara profesional.
Baca Juga: Rekrutmen PPPK Disorot DPR RI, Pemerintah Diminta Susun Regulasi yang Jelas dan Adil
Banyak jalur pengembangan lain yang tetap relevan dan bermakna.
Guru diharapkan tetap fokus pada tugas utama mendidik siswa dengan kualitas terbaik.
Penguasaan teknologi bisa terus dikembangkan secara mandiri dan kolaboratif tanpa harus menunggu program resmi.
Selain itu guru juga perlu aktif mencari informasi dan peluang pengembangan lain termasuk komunitas belajar, pelatihan mandiri, dan berbagi praktik baik.
Tanggung Jawab Pemerintah Jangan Tinggalkan yang Lain
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar.
Program selektif seperti GPD perlu dibarengi kebijakan inklusif agar guru yang belum terpilih tidak merasa ditinggalkan.
Sosialisasi yang jelas, jalur pengembangan alternatif, serta pengakuan terhadap peran guru kelas menjadi kunci.
Transformasi digital seharusnya menguatkan seluruh ekosistem bukan menciptakan jarak baru.
Pendidikan Bukan Tentang Siapa yang Terpilih
Pada akhirnya pendidikan tidak ditentukan oleh siapa yang lolos program unggulan.
Ia ditentukan oleh kualitas hubungan guru dan siswa di ruang kelas.
GPD bisa menjadi pengungkit perubahan tetapi bukan satu-satunya jalan.
Selama guru tetap berkomitmen belajar dan mendidik dengan sepenuh hati, mereka tetap menjadi bagian penting dari masa depan pendidikan.
Rasa tertinggal yang kini dirasakan banyak guru semestinya menjadi alarm bagi semua pihak.
Perubahan harus inklusif, manusiawi, dan tidak meninggalkan mereka yang setia berjuang di kelas.***
