POJOKSATU.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespon kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi terkait mengirim anak nakal ke barak militer.
Menurut Ketua Komnas HAM, Gubernur Jabar meninjau ulang wacana tersebut. Ditambahkannya jika itu bukan kewenangan TNI.
“Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi, civic education,” kata Atnike, dikutip Sabtu (4/5/2025).
Baca Juga: Buruknya Pelayanan Puskesmas Tegalwaru Karawang, Warga: Sudah Lama Begini!
Selanjutnya, Atnike menilai tidak ada permasalahan saat anak hanya pergi ke barak untuk pemahaman mengenai pendidikan karier tentara.
Tetapi apabila rencana membawa anak itu dalam konteks pendidikan militer, maka hal itu tidak tepat.
“Keliru jika itu dalam bentuk hukuman. Itu proses di luar hukum, kalau tidak berdasarkan hukum pidana atau hukum pidana bagi anak di bawah umur,” ungkapnya.
Baca Juga: Merajut Mimpi dari Banyuwangi: Profil Inspiratif Firsta Yufi, Puteri Indonesia 2025
Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana menyerahkan anak-anak Kota Depok yang dianggapnya nakal ke institusi TNI dan Polri untuk dididik ala militer.
Kebijakan ini, kata Atnike, akan diterapkan mulai Mei 2025.
Atnike juga berharap Wali Kota Depok Supian Suri bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan militer setempat.
"Saya mau buat program, anak-anak yang nakal di rumahnya nggak mau sekolah, pengen jajan terus, balapan motor terus, sama orang tuanya melawan diserahkan ke pemerintah Kota Depok untuk dibina di komplek militer dan komplek polisi. Setuju enggak?" kata Dedi saat menghadiri acara HUT ke-26 Kota Depok di Jalan Margonda Raya pada Jumat, 25 April 2025.
Terkait anggaran, Dedi Mulyadi akan menyiapkan anggaran selama enam bulan atau bahkan hingga satu tahun agar anak-anak yang dianggapnya berperilaku nakal dibina TNI dan Polri.
"Nanti udah baik baru dibalikin ke orang tuanya," kata Dedi.
Meski demikian, sejumlah pihak mengkritik rencana Dedi mengirim anak-anak ke barak militer.
Menanggapi itu, Dedi mengatakan gagasannya adalah untuk mengubah paradigma anak-anak sekarang yang tidak kompetitif.
Ia mengatakan orang tua akan membuat surat pernyataan dan mengantar anaknya ke barak TNI untuk dibina.
Ia memastikan anak tersebut tidak akan kehilangan status pelajarnya. Mereka akan tetap belajar seperti biasa. Hanya saja wajib mengubah pola hidup, misalnya, tidur pukul 20.00 WIB dan bangun pukul 04.00 WIB.
Kemudian, anak tersebut diajarkan disiplin seperti membereskan ruang tidur, sarapan, dan olahraga tepat waktu.
Bahkan, kata Dedi, anak-anak tersebut akan diajarkan puasa Senin-Kamis atau mengaji ba'da magrib bagi yang muslim.
Sementara itu, kritik terhadap rencana kebijakan Dedi Mulyadi juga datang dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat.
Atip menilai usulan memasukkan anak nakal ke barak militer kurang tepat.
Dikatakan Atip, kementerian sudah memiliki mekanisme yang baku untuk menangani anak-anak yang butuh bimbingan.
Baca Juga: Blak-blakan Akui Operasi Plastik Bagian Hidung, Jordi Onsu : Enggak Mau Pura-pura, Enggak Mau Bohong
“Kami sudah punya mekanisme yaitu dengan guru-guru bimbingan konseling (BK). Jadi, untuk menangani persoalan, masalah-masalah yang berkaitan dengan siswa, termasuk di dalamnya yang disebut kenakalan siswa, itu ditangani oleh guru BK,” ujar Atip beberapa waktu lalu.
Ditambahkan Atip, pendekatan yang tepat harusnya menggunakan pendekatan edukatif. Menurut dia, langkah mengirim anak yang bermasalah ke barak militer bukan menjadi solusi.
“Nanti malah konotasinya kurang baik. Kok militerisasi di dalam pendidikan Indonesia?” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad justru mendorong pengkajian wacana pengiriman anak nakal ke barak militer.
Dasco berpendapat rencana itu harus ditelaah secara mendalam sebelum benar-benar diimplementasikan.
"Hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang," kata Dasco. ***
