POJOKSATU.ID - Para calon presiden berbicara tentang gaji guru dan beban administrasi dalam debat capres edisi kelima, Minggu 4 Februari 2024.
Debat capres dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi itu, tentu saja menarik perhatian masyarakat Indonesia.
Salah satunya para guru, dosen dan tenaga kependidikan yang memang punya banyak masalah yang perlu penanganan tepat dari pengambil kebijakan di masa mendatang.
Pada sesi pertanyaan panelis kepada capres nomor urut 01, Anies Baswedan, disinggung soal beban administrasi yang saat ini tengah sibuk dikerjakan para guru di Indonesia.
Seperti diketahui, saat ini para guru sibuk mengerjakan E-Kinerja melalui platform Merdeka Mengajar (PMM).
Pengerjaan administrasi E-Kinerja ini cukup menguras waktu dan tenaga guru.
Baca Juga: LANGSUNG DAPAT WA DARI NOMOR RESMI BKN, Tutorial Cek UPDATE Penetapan NI PPPK 2023 Melalui Mola BKN
Terlebih mereka harus mengumpulkan poin pengembangan kompetensi melalui Rencana Hasil Kerja (RHK) yang sudah ditetapkan standar minimalnya.
Di berbagai platform media sosial, kerap ditemukan keluhan para guru yang repot dengan tugas administrasi ini sehingga tugas pokok mengajar banyak terabaikan.
Tepatlah pada debat capres kelima dengan salah satu temanya adalah pendidikan, disinggung soal beban administrasi.
Baca Juga: Berikut Sekolah Kedinasan Favorit di Kota Bandung, Simak Ada Apa Aja Sih
Pertanyaan panelis dalam debat tersebut kurang lebih bunyinya sebagai berikut:
Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, kontribusi kurang dihargai, meski anggaran 20 persen APBN namun kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas dan beban administrasi berlebihan.
Apa program capres untuk mengatasi berbagai permasalahan guru, dosen dan tenaga kependidikan tersebut?
Capres nomor urut 01, Anies Baswedan yang kebagian pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pendidik.
Baca Juga: Daftar Gaji Pensiunan PNS Janda Duda Setelah Kenaikan 12 Persen 2024, Tertinggi Rp4,7 Juta
Hal itu penting agar para guru dan dosen fokus mendidik. Namun apakah kesejahteraan pendidik sudah adil, sudah sejahtera?
Masalah honorer belum diangkat jadi PPPK, 1,6 juta guru belum sertifikasi, hingga beban administrasi berlebihan.
Untuk itu, lanjut Anies, program pasangan capres 01 terkait masalah tersebut adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan guru honorer jadi PPPK.
"Beasiswa untuk anak guru, dosen dan tenaga kependidikan. Jangan sampai guru atau dosen sibuk mendidik ratusan anak, tapi anaknya sendiri tidak bisa menyelesaikan pendidikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Anies juga berjanji akan memberikan penghargaan dan tunjangan kepada para peneliti dnegan berbasis kinerja.
"Mengurangi beban administrasi, guru dan dosen fokus mengajar atau meneliti. Jangan ditambah beban administrasi yang berlebihan," tutur Anis.
Sementara itu, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan menanggapi jawaban Anies, justru menyoroti kebocoran anggaran pendidikan.
Menurutnya, banyak kebocoran alokasi dana dari pusat ke daerah. Hal itu disebabkan karena budaya dan mental sebagian pejabat yang kurang baik.
"Harus diaudit di mana sistem yang tidak connect. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik," kata Prabowo.
Seperti halnya Prabowo, capres nomor 03, Ganjar Pranowo juga mendapat kesempatan menanggapi jawaban Anies.
Dalam tanggapannya, Ganjar menyinggung ketika kebijakan SMA/SMK diberikan kepada pemerintah provinsi.
Saat itu, Ganjar menanyakan gaji guru honorer di tingkat SMA/SMK sederajat yang ternyata hanya Rp300 ribu.
"Sungguh tidak adil pemerintah ini," tegas Ganjar.
Baca Juga: Seleksi CASN 2024 Dijadwalkan Maret, Tapi Maaf Ada Kabar Buruk Buat Honorer
"Maka saat itu saya dorong gaji guru sesuai UMP dan UMK yang ada di Jawa Tengah, ditambah 10 persen," terang Ganjar.
Setelah itu, lanjut Ganjar, baru mendorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas guru.
"Kami punya aplikasi, namanya Bolpen, bimbingan teknis online dan pendampingan. Ini untuk membantu guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pembelajaran bermutu".
"Jika praktik baik ini bisa dilaksanakan maka guru bisa bekerja dengan baik dan dia dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat," tutup Ganjar.
Lalu Anies Baswedan kembali memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa pendidikan jangan dipandang sebagai cost atau biaya yang membebani negara, tapi investasi untuk mencerdaskan bangsa.
"Jadi jangan pelit sama guru, berikan yang adil," tutup Anies.
Dari jawaban para capres di atas, terutama capres 01 dan 03 tampak memberikan harapan kepada para guru, ke depan tidak akan terlalu direpotkan lagi dengan beban administrasi.***
