POJOKSATU.id, JAKARTA-- Kemensos akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai tahun ajaran baru 2025/2026 atau tahun ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan biaya siswa sekolah rakyat per anak mencapai Rp 48,2 juta per tahun.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tahap I dan II tahun 2025/2026 sebesar Rp10 triliun.

Kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ditargetkan rampung akhir Juni atau awal Juli 2025.

Baca Juga: Update Identitas 19 Korban Meninggal Tanah Longsor Gunung Kuda Bobos Cirebon, 6 Masih Dicari

Menurut Menteri Sosial, biaya tersebut mencakup perlengkapan sekolah seperti seragam, alat-alat sekolah yang lain seperti laptop, sepatu dan lain-lainnya.

"Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun," kata Mensos dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VIII DPR RI pada 20 Mei 2025 lalu.

Gus Ipul menegaskan bahwa untuk tahun pertama memang biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Tapi dia yakin di tahun-tahun selanjutnya akan lebih kecil lagi.

Sementara itu, secara total, Gus Ipul mengatakan bahwa anggaran operasional sekolah rakyat mencapai Rp 2,3 triliun berdasarkan asumsi untuk 100 lokasi di tahun ajaran 2025-2026.

Baca Juga: Kronologi Kasus Pratama Wijaya Kusuma, Mahasiswa UNILA Tewas Diduga Disiksa Senior saat Ikut Diksar

“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya adalah Rp 2,3 triliun,” jelasnya.

Gus Ipul merinci anggaran tersebut, dari 100 lokasi yang terdiri dari 340 rombel (rombongan belajar), dikalikan dengan 25 siswa per rombel, dan totalnya sekitar 8.850 siswa.

“Jadi ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000,” lanjut Gus Ipul.

Sementara untuk anggaran sarana prasarana sekolah rakyat di 100 lokasi, 354 rombel, sebesar Rp 487,14 miliar.

Biaya ini untuk sarana laboratorium, komputer, kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, kelas, dan lain sebagainya.

Sementara itu, untuk penyusunan kurikulum dibutuhkan anggaran Rp 3,66 miliar. Untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik, anggarannya senilai Rp 1,11 triliun.

Kemudian, operasional sekolah rakyat Rp 187,73 miliar, dan dukungan sekolah rakyat Rp 116,64 miliar.***